Erick Thohir: Banyak Pemimpin BUMN Kini Jabat Pejabat Negara

Dia mengatakan, saat ini BUMN menipang 30 persen porsi ekonomi Indonesia. Dimana jumlah ini ditopang sekitar 1,6 juta pegawai BUMN.

Melihat itu, dia ingin core values Akhlak yang ada saat ini benar-benar diterapkan. Tak hanya di lingkungan kerja, tapi juga di kegiatan sehari-hari lainnya.

"Itulah kenapa saya bilang Akhlak menjadi dorongan utama menjadi perubahan revolusi mental yang harus kita dorong hari ini. Tetapi tidak boleh banyak slogan pencitraan, kesehariannya bisa gak diterapkan?," tanya Erick Thohir.

Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan garis besar blueprint BUMN 2024-2034 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya ini jadi koridor penguat bagi BUMN untuk menjalankan bisnis dengan tata kelola yang baik.

Penyampaian ini dilakukan disela-sela serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kementerian BUMN dan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN.

Setelah secara konsisten mempertahankan opini WTP selama 16 tahun berturut-turut sejak tahun 2007, Erick Thohir mendorong Kementerian BUMN dan BUMN untuk selalu mempertahankan akuntabilitasnya.

Erick Thohir memandang blueprint BUMN 2024-2034 sejalan dengan komitmen BUMN untuk selalu melakukan transformasi dan perbaikan. Sehingga tidak hanya good corporate governance yang berjalan dengan baik, namun juga selalu menjaga amanah yang diberikan dengan melakukan transformasi dan perbaikan.

"Komitmen kita ingin sama-sama merapikan, supaya kita punya benteng nasional, karena kedepannya persaingan sesungguhnya ialah persaingan ekonomi, dan kita akan berupaya agar ekonomi Indonesia terus tumbuh secara merata," ujar Erick dalam keterangannya, ditulis Minggu (3/9/2023).

Erick menyatakan akan terus berkolaborasi dan mendorong BUMN menjadi pelopor ekonomi hijau yang berdasarkan pada inovasi dan digitalisasi serta percepatan terjadinya transisi energi.

Sementara itu, Wakil Ketua BPK RI Hendra Susanto mengapresiasi komitmen Kementerian BUMN dalam menjaga penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, dengan kerja sama antara Kementerian BUMN dan BPK bisa terus berlanjut.

"Berdasarkan pemeriksaan, Laporan Keuangan Kementerian BUMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini yang paling tinggi yang diberikan oleh BPK," ujar Slamet Edy Purnomo, Anggota VII BPK RI yang memimpin pemeriksaan BPK bagi Kementerian BUMN.

LHP Kementerian BUMN yang merupakan hasil dari audit Laporan Keuangan Kementerian BUMN tahun 2022 dan juga audit dukungan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (BA) 999.03 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022. LHP itu diterima secara langsung oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, didampingi Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, dan Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari.