Sukses

High-Level Dialogue, Menko Airlangga Paparkan Upaya Indonesia Wujudkan Transportasi Berkelanjutan

Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai Nett Zero Emission pada tahun 2060.

Liputan6.com, Jakarta Dalam acara High-Level Dialogue on Sustainable Transport in ASEAN, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur di bidang ekonomi hijau.

Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.

“Sebagai bagian dari ekspansi besar dalam pengembangan infrastruktur, di bidang ekonomi hijau Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai Nett Zero Emission pada tahun 2060. Kami telah menetapkan target untuk tahun 2050, di mana 309 dari 1.000 Metrik Ton Energi yang dihasilkan akan diproduksi melalui energi terbarukan, seperti Bioenergi, Hidro, Geotermal, dan Surya,” tutur Airlangga Hartarto dalam acara High-Level Dialogue on Sustainable Transport in ASEAN di Jakarta, Senin (4/09).

Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat.

2 dari 3 halaman

MRT, LRT dan Ekosistem Kendaraan Listrik

Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.

Pemerintah juga telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030. Negara-negara ASEAN telah sepakat untuk membangun ekosistem kendaraan listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasokan dunia.

KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo juga berhasil menghasilkan perjanjian kerja sama dengan negara-negara di wilayah ASEAN dan  mengeluarkan Asean Leaders' Declaration on Developing Regional EV Ecosystem.

3 dari 3 halaman

Proyek Pembangkit Tenaga Listrik Surya

Upaya Pemerintah terkait energi terbarukan juga difokuskan di Provinsi Kepulauan Riau melalui Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Utama di Batam-Bintan-Karimun (BBK). Diperkirakan bahwa di seluruh Provinsi Kepulauan Riau terdapat potensi pembangkit listrik tenaga terbarukan sekitar 30 GW.

Sebagai bagian dari komitmen ASEAN, Pemerintah Indonesia berusaha membangun konektivitas regional dan telah melibatkan diri dalam inisiatif seperti Indonesia-Malaysia Thailand Golden Triangle (IMT-GT) yang memiliki 36 proyek konektivitas senilai lebih dari USD 57 miliar.

“ASEAN adalah regional yang berorientasi ke depan melalui integrasi dengan berbagai model sistem dan ekosistem yang penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di ASEAN, Pemerintah di ASEAN, serta para pengusaha dan ilmuwan, semua orang yang akan menjadikan ASEAN sebagai salah satu mesin pertumbuhan utama di abad ini. Sementara  dapat kita lihat, tidak ada wilayah lain yang pertumbuhannya mencapai 5% dan inflasinya kurang dari 4%,” pungkas Menko Airlangga.

Posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi global semakin penting. Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang sedang berkembang pesat di Asia Tenggara, Indonesia memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) mendekati USD1,2 triliun dengan pertumbuhan yang konsisten. Selain itu, posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan global dan keanggotaannya dalam G20 semakin menunjukkan peran penting Indonesia dalam perekonomian global.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Perhubungan RI, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi Republik Demokratik Rakyat Laos, Plt. Menteri Transportasi Singapura, dan Menteri Transportasi dan Penerbangan Sipil Papua Nugini.

 

(*)