Sukses

Pemerintah Kejar Pendapatan per Kapita Warga Indonesia Bisa Tembus Rp 83,6 Juta Per Tahun

Adapun saat ini pendapatan per kapita Indonesia masih berada pada angka USD 4.400, dan Indonesia telah masuk pada kelas medium/upper medium income country.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menargetkan income atau pendapatan per kapita Indonesia bisa mencapai USD 5.500 atau setara Rp 83,6 juta pada 2025.

Ini diungkapkan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. "Insyaallah 2025 yang akan datang pemerintah menargetkan bahwa income per kapita Indonesia bisa mencapai USD 5.500," kata Agus Gumiwang Kartasasmita melansir Antara, Senin (4/9/2023).

 

Adapun saat ini pendapatan per kapita Indonesia masih berada pada angka USD 4.400, dan Indonesia telah masuk pada kelas medium/upper medium income country.

Hingga saat ini kata dia, industri manufaktur masih menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian nasional atau pendapatan domestik bruto (PDB) yakni sebesar 16,9 persen. Angka itu masih yang tertinggi jika dibandingkan sektor pertanian, pariwisata dan bidang lainnya.

Dengan besarnya kontribusi industri manufaktur terhadap perekonomian nasional, Agus mengatakan pemerintah akan terus memberikan perhatian yang serius bagi keberlangsungan serta pengembangan industri manufaktur.

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2045 Indonesia memiliki komitmen untuk menjadi lima besar negara kekuatan ekonomi di dunia. Selain itu, Indonesia diharapkan pula menjadi high income country (pendapatan per kapita USD 12,695).

Tambahan informasi, pada tahun 2019 Indonesia masuk pada jajaran negara upper middle income country. Kemudian pada tahun 2020-2021 Indonesia turun ke lower middle income country.

Hal itu tidak lepas dari dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Selanjutnya pada 2022 Indonesia kembali masuk ke level upper middle income country.

Untuk mewujudkan pembangunan Indonesia Emas pada tahun 2045, Ia menambahkan pemerintah memiliki empat strategi atau langkah yang akan dijalankan.

Pertama, pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan, ketiga pemerataan pembangunan dan terakhir pemantapan ketahanan nasional serta tata kelola kepemerintahan.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Jokowi: Hilirisasi Bisa Dorong PDB per Kapita Indonesia Tembus Rp 153 Juta dalam 10 Tahun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprediksi Indonesia akan memiliki produk domestik bruto (PDB) per kapita hingga USD 10.900 dalam 10 tahun mendatang. Hal itu dapat tercapai jika negara konsisten melakukan program hilirisasi.

Jokowi kembali menyoroti program hilirisasi di Indonesia, khususnya nikel, yang sudah menghadapi berbagai tantangan dari berbagai badan global salah satunya dari World Trade Organization (WTO), Uni Eropa, serta kritikan baru baru ini dari International Monetary Fund (IMF).

Namun, Jokowi tetap percaya diri, terus menyerukan banding dan memastikan hilirisasi terus berjalan meski ditantang berbagai pihak.

"Karena kalau ini kita konsiten lakukan terus menerus dan tidak surut, perkiraan kita 10 tahun yang akan datang GDP per kapita kita sudah mencapai USD 10.900 atau Rp. 153 juta," ujar Jokowi dalam pidatonya pada Pembukaan Mahasabha XIII KMHDI 2023,yang disiarkan Youtube resmi Sekretariat Presiden, Rabu (30/8/2023).

"Kemudian 15 tahun yang akan datang, akan masuk ke USD 15.800 GDP per kapita kita atau Rp217 juta, dan pada saat Indonesia emas hitungan kita sudah mencapai USD 25 ribu income per kapita kita atau Rp. 331 juta. Artinya, kita sudah masuk jadi negara maju," jelas Jokowi.

"Karena memang tidak akan ada negara mana pun yang memberi kita karpet merah kalau kita tidak merebutnya sendiri, gak ada. Jangan berharap itu," tandasnya.

 

 

 

3 dari 3 halaman

Sederet Kebijakan Indonesia Dikritik IMF, Mulai Hilirisasi hingga Moneter

Pernyataan terbaru Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, menyoroti adanya kritik dari Dana Moneter Internasional (IMF) terkait cara kerja kebijakan moneter Indonesia. 

Dalam pernyataannya, Perry menegaskan, Indonesia memiliki cara tersendiri untuk mengedalikan inflasi, salah satunya dengan mengatur kebijakan moneter, tidak hanya menaikan suku bunga, tetapi juga kebijakan nilai tukar rupiah, dan kebijakan pasar keuangan.

Ia pun mengakui pihaknya beberapa kali mengeluarkan kebijakan diluar jalur yang ada.

"Kita tidak peduli dengan pernyataan IMF," kata Perry dalam acara ASEAN Fest, dikutip Rabu (23/8/2023). 

"Apa yang kita lakukan, kami tahu anda lebih pintar, tapi kami lebih berpengalaman. kamu mungkin berpikir lebih pintar, tapi kami lebih berpengalaman, tapi kita juga menggunakan kebijakan moneter makroprudensial dan fiskal," sambungnya.

Melihat kebelakang, ini bukan pertama kalinya IMF mengeluarkan kritik terhadap kebijakan ekonomi Indonesia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.