Tol Akses Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung Bakal Dibangun Akhir 2023

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menargetkan pelaksanaan konstruksi Proyek Aksesibilitas Tol menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung harus dimulai akhir tahun ini.

"Awal pelaksanaan konstruksinya harus tahun ini," ujar Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian dikutip dari Antara, Rabu (6/9/2023).

Hedy mengatakan bahwa pelaksanaan Proyek Aksesibilitas Tol ke Stasiun Kereta Cepat sudah ada pembagiannya, dan Kementerian PUPR mendapatkan tugas untuk melakukan pembebasan lahan di Karawang, Jawa Barat.

Hal yang sama juga dilakukan Kementerian PUPR untuk pembebasan lahan bagi Proyek Aksesibilitas Tol ke Stasiun Kereta Cepat di Tegalluar, Jawa Barat.

"Sudah ada surat dari Menteri Sekretaris Kabinet kepada kita agar Proyek Aksesibilitas Tol ke Stasiun Kereta Cepat dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), setelah dimasukkan ke PSN kemudian dilakukan pembebasan lahan sehingga bisa dibiayai oleh Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN," kata Hedy.

Kereta Cepat Jadi PSN

Sebagai informasi, Pemerintah telah menetapkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung diperkirakan mampu melaju hingga kecepatan 350 kilometer per jam dan akan memangkas waktu tempuh dari Jakarta ke Bandung menjadi 40 menit dari sebelumnya tiga jam.

Proyek ini memiliki panjang trase 142,3 kilometer dengan tipe struktur elevated sepanjang 82,7 kilometer dan sisanya berupa 13 tunnel dan subgrade. Kereta cepat ini akan berhenti di empat stasiun sepanjang lintasan, yaitu Stasiun Halim (Jakarta), Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar (Bandung).

Dengan dibangunnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, mobilitas orang dan barang akan meningkat dan cepat. Hal itu juga akan meningkatkan daya saing perekonomian.

2 dari 4 halaman

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diresmikan 1 Oktober 2023

Presiden Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung — Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Tegalluar, Bandung, Jawa Barat, (13/10/2022). Jokowi dan Presiden China Xi Jinping direncanakan akan melakukan uji dinamis Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada gelaran KTT G20 di November 2022. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap kabar terbaru peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Dia menyebut kemungkinan operasionalnya diresmikan 1 Oktober 2023 mendatang.

Awalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan untuk meresmikan KCJB pada 8 September 2023. Hanya saja, rencana itu kembali diundur.

"Launching insyaAllah 1 Oktober, Presiden uji coba tentu ditentukan oleh availabilty dari presiden. Tanggal 8 presiden ke India, gak jadi (diresmikan). Jadi tanggalnya ditentukan kemudian. Jadi saat ini belum, tapi paling tidak tanggal 1 (Oktober) ada rencana," kata dia saat ditemui di Media Center KTT ASEAN ke-43, JCC Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2023).Menhub Budi belum bisa memastikan betul apakah 1 Oktober 2023 nanti, Jokowi benar-benar meresmikan transportasi berbasis rel ini. Namun, dia berpegang, jika terjadi pengunduran pun, tidak akan jauh dari rencana tersebut.

"Bahwa nanti ada pengunduran (tanggal peresmian) tidak terlalu lama lah," kata dia.

Jadi Megaproyek

Budi mengatakan, segala aspek terus dipastikan aman sebelum peresmian operasional dilakukan. Mengingat lagi megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang memerlukan dana besar dan diharapkan jadi ikon kedepannya.

"Kita akan pastikan ini (Kereta Cepat Jakarta-Bandung) angkutan publik yang cukup mahal, cukup prestisius meletakan dasar-dasar pemikiran kita tentang angkutan massal antar kota. Oleh karenanya kita harus hati-hati, dan insyaAllah itu akan terjadi," tegasnya.

3 dari 4 halaman

Kereta Cepat Jakarta Bandung Mampu Dongkrak Ekonomi Indonesia, Tapi Ingat Masih Ada Utang

Rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terparkir di Stasiun Tegalluar — Petugas memeriksa rangkaian kereta cepat di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung senilai USD 7,3 miliar akan diluncurkan pada Oktober 2023. Proyek ini menjadi tanda tonggak sejarah Indonesia mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi modern.

Seperti diketahui, Kereta Cepat Jakarta Bandung ditargetkan bisa melaju dengan kecepatan 350 kilometer per jam. Kereta ini digerakkan oleh listrik dan tidak menghasilkan emisi karbon langsung selama pengoperasian.

Proyek kereta cepat di Indonesia ini menjadi yang pertama di Asia Tenggara.

"Ini akan menciptakan lebih banyak skala ekonomi dan meningkatkan efisiensi karena mobilitas orang-orang berbakat antara kedua kota lebih tinggi,” jelas Arief Anshory Yusuf, profesor ekonomi di Universitas Padjadjaran, dikutip dari CNBC International, Kamis (31/8/2023).

"Berbagi pengetahuan dan ide akan meningkatkan produktivitas ekonomi, serta meningkatkan kedekatan bisnis. Pertumbuhan ekonomi kedua wilayah ini akan meningkat," ujarnya, yang juga merupakan peneliti di Australian National University..

Di sisi lain, meningkatnya biaya proyek dapat meningkatkan utang pemerintah Indonesia dan memperkecil keuntungan ekonomi jangka pendek.

4 dari 4 halaman

Timbulkan Perhatian pada Utang RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Kamis (13/10/2022). (dok: Maul)

Awalnya, proyek kereta tersebut akan dibiayai oleh PT Kereta Cepat Indonesia China – konsorsium perusahaan asal China dan Indonesia yang bertugas membangun proyek kereta api tersebut. PT KCIC telah menerima pinjaman sebesar USD 4,55 miliar dari China Development Bank.

Namun karena biaya yang semakin membengkak, Jokowi setuju untuk menggunakan dana negara untuk membantu pembiayaan perkeretaapian, yang menurut para ahli akan menggembungkan keuangan publik yang sudah membengkak akibat biaya-biaya terkait pandemi.

Pada bulan April, Indonesia meminta pinjaman tambahan sebesar USD 560 juta dari China Development Bank.

"Menempatkan anggaran negara sebagai jaminan dapat mengakibatkan kerugian yang pada akhirnya akan membebani warga negara Indonesia dengan utang," kata peneliti dari Center of Economic and Law Studies di publikasi independen The Conversation.