Jamin Pasokan Bahan Bakar ke PLTU, PLN Group Uji Coba Fasilitas Pencampuran Batu Bara

Iwan menjelaskan, PLTU Jawa 7 selama ini membutuhkan batu bara dengan kapasitas 680 ribu metrik ton per bulan. Selama ini, kebutuhan batu bara PLTU Jawa 7 ada di kalori 4.800.

Dengan adanya CBF ini, maka sumber batu bara low rank coal dari pemasok selama ini bisa dilakukan blending dengan kalori lebih tinggi sehingga mendapatkan kalori yang sesuai.

"Value Creation yang didapat dari langkah ini sebesar Rp 27 miliar. Selain itu, bisa meningkatkan HOP dan memastikan bahwa stok batu bara untuk pembangkit dalam kondisi aman," tegas Iwan.

Kedepan, Coal Blending Facility ini akan menjadi stream bisnis baru bagi Anak Perusahaan PLN EPI dalam hal ini PLN BBN untuk menciptakan produk batubara baru sesuai dengan permintaan pasar melalui coal blending.

Selain itu, lewat kerja sama dengan PT Krakatau Bandar Samudera sebagai penyedia jasa coal blending and port facitilites memberikan nilai tambah melalui sinergi BUMN. KBS pun mampu meningkatkan utilisasi idle asset sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi negara.

Pemerintah telah menyusun perubahan Rencana Umum Ketenagalistirkan Nasional (RUKN). Dalam perubahan ini, pemerintah mengutamakan penyediaan tenaga listrik berbasis berbasis EBT untuk menurunkan emisi gas buang pembangkit listrik.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wanhar menjelaskan, penyediaan energi bersih dapat dilihat dari emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik berbasis fosil.

"Salah satu indikatornya mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Termal," ujar Wanhar dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (5/9/2023).

Wanhar menjelaskan sejak tahun 2019 Kementerian LHK memperketat baku mutu emisi dengan nilai konsentrasi parameter SO2 dan NOx sebesar 200 mg/Nm3 , konsentrasi parameter PM sebesar 50 mg/Nm3 dan konsentrasi Hg sebesar 0,03 mg/Nm3.

"Indonesia terus berupaya untuk menerapkan baku mutu emisi yang lebih baik agar dapat bersaing dengan negara-negara yang sudah menerapkan baku mutu emisi (parameter SO2, NOx, Partikulat dan Merkuri (Hg)) untuk PLTU yang lebih ketat seperti China, Amerika Serikat dan Jepang," jelas Wanhar.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan bahwa peninjauan ini dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi Pengawasan DPR RI, mengingat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menjadi salah satu sektor yang disorot terkait dengan semakin parahnya polusi udara yang terjadi di Jakarta.

Sehingga dilakukan kunjungan langsung terkait implementasi teknologi PLTU yang lebih ramah lingkungan sesuai dengan standar Environmental Social Governance (ESG).

"Kualitas udara di Jakarta sedang memburuk akibat polusi udara, oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, Komisi VII ingin berdiskusi dan meninjau secara langsung terkait profil dan kinerja PLTU Suralaya dalam pemenuhan energi listrik bagi Masyarakat dan ingin mengetahui langkah-langkah perusahaan dalam menghasilkan energi yang lebih ramah lingkungan, serta implementasi standar Environmental, Social, and Governance (ESG) yang telah diterapkan Perusahaan," jelas Sugeng.