Bisnis Franchise Masih Menggeliat, Ini Buktinya

Sementara Chief Operating Officer (COO) PT Sembilan Sariboga Indonesia, Jocelyn pandi, mengatakan pihaknya juga sedang melakukan persiapan grand launching merk brand Gerobak’Ku Signature di Nitikan Jogjakarta sebagai pioneer cafe nuansa Asia-Heritage pertama di Indonesia.

Gerobak’Ku Indonesia masih dikelola oleh PT Sembilan Sariboga Indonesia dan PT Sembilan Sabda Indonesia secara bersamaan di bawah panduan PT Sembilan Punggawa Indonesia.

CEO dari PT. Sembilan Punggawa Indonesia, Fidah, menyebut pihaknya melihat potensi pasar yang sangat tinggi untuk bisnis Franchise dengan konsep Asian-Fusion di Indonesia.

“Meskipun dengan tema Asian-Fusion Korea dan Jepang yang notabene dikenal sebagai produk kuliner yang mahal, kami terdorong untuk melakukan inovasi yang berkelanjutan dengan menciptakan produk tema Asian-Fusion Korea dan Jepang dengan harga terjangkau dan halal," ungkap Fidah.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan aturan mengenai credit scoring dalam penyaluran pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

Selain penerapan credit scoring, lanjut Teten, Jokowi juga memutuskan untuk menghapus kredit macet UMKM yang sudah lama di bank.

Teten menjelaskan, credit scoring bukan berarti tidak ada agunan, namun dengan adanya credit scoring, bukan dalam bentuk aset UMKM, tetapi dilihat dari kesehatan usaha, kontrak bisnis dan lain sebagainya.

"Misalnya pemerintah sekarang, belanja pemerintah 40 persen dari UMKM, sudah banyak nanti UMKM punya PO dari order pemerintah, misalnya. Kan jelas pemerintah yg akan beli, mestinya itu bisa dijadikan agunan juga. Jadi credit scorring itu bisa luas," kata Teten kepada Media, Jakarta, Jumat (1/9).

Ia menilai, hal ini akan mempercepat penyaluran kredit pada UMKM yang tidak punya aset, apabila UMKM diharuskan memakai agunan berupa aset, tentu akan memperhambat mereka.

"Ya pasti mereka ada hambatan," pungkas dia.

Teten bilang, hal ini juga sejalan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni untuk mempercepat dan mempermudah akses pembiayaan pada UMKM. Selain penerapan credit scoring, lanjut Teten, Jokowi juga memutuskan untuk menghapus kredit macet UMKM yang sudah lama di bank.

"Sudah dihapus buku kan dan juga sudah dibayar oleh perusahaan asuransi Jamkrindo dan Askrindo," imbuh Teten.

Ia pun menyebut, bahwa beberapa tahun ke depan perekonomian Indonesia masih akan tetap mengandalkan UMKM.

"Karena itu Presiden (Jokowi) terus push kami tentu harus segera direspon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . Karena OJK masih menerapkan model konvensional harus pake agunan," jelasnya.

Lebih lanjut, pihaknya akan segera membahas bersama OJK karena hal ini sudah diperintahkan oleh Presiden Jokowi. "Nanti kita akan bahas bersama OJK. Kami sudah menyiapkan konsep, ini udah perintah Presiden mudah-mudahan bisa segera," tutupnya.