Nonstop Akselerasi EBT, Indonesia Power Jadi Subholding PLN Berkinerja Tertinggi

PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menjaga stabilitas pasokan listrik dalam menyukseskan gelaran KTT ASEAN 2023 atau ASEAN Summit 2023, dengan mengandalkan energi ramah lingkungan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Ulumbu. (Dok. PLN)

Liputan6.com, Jakarta PLN Indonesia Power tanpa henti mengakselerasi Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mewujudkan transisi energi, komitmen ini pun membuahkan hasil pada capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 102,78 pada Semester I 2023.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra mengatakan, capaian ini tidak lepas dari komitmen dan aksi korporasi dalam mengakselerasi pengembangan EBT di Tanah air, sebab bauran energi kian membaik dan penggunaan BBM menurun.

“Kami selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Bangsa dan Negara,” kata Edwin, di Jakarta, Minggu (10/9/2023).

Menurut Edwin, saat ini PLN IP tengah gencar dalam melakukan upaya untuk mengakselerasi transisi energi, dimana proyek-proyek diluncurkan dengan mengajak mitra strategis yang mempunyai visi yang sama serta berkomitmen pada keunggulan dan tujuan utama yaitu terwujudnya transisi energi di Tanah Air.

Edwin melanjutkan, capaian ini tidak terlepas dari inovasi dan improvement dalam menjalankan operasional bisnis Perusahaan, serta kerja keras dari seluruh insan PLN IP yang terus berjuang 24 jam nonstop.

Menurutnya, dengan capaian NKO 102,78 menjadikan Indonesia Power sebagai subholding PLN dengan kinerja terbaik. PLN IP meraih menjadi yang tertinggi diantara Subholding PLN yang lainnya.

“Kami PLN Indonesia Power Senantiasa melakukan inovasi dan Improvement di dalam menjalankan operasional bisnis Perusahaan, capaian NKO terbaik di tingkat Sub Holding PLN pada semester 1 2023 ini tidak lepas dari kerja keras seluruh lapisan Insan PLN IP yang terus berjuang 24 jam nonstop,” imbuh Edwin.

2 dari 3 halaman

Suntik Mati PLTU Bakal Bebani Keuangan PLN, Ini Kata Menteri ESDM

Peresmian operasi perdana terminal batubara PLTU Jawa 7 oleh Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PLN, Haryanto W.S.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang bilang program suntik mati PLTU batu bara bakal membebani keuangan PT PLN (Persero).

Arifin mengatakan, dirinya bersama Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir tengah mempersiapkan kebijakan untuk merealisasikan program pensiun dini PLTU batu bara.

"Pensiun dini kan lagi disiapin. Nah itu perlu nanti persetujuan tiga menteri, Menteri Keuangan, Menteri BUMN sama Menteri ESDM. Kita lagi siapin yah," ujar Arifin di Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Adapun pembiayaan untuk program pensiun dini pembangkit listrik dari batu bara tersebut berasal dari sumber dana murah. Salah satunya donor senilai USD 20 miliar yang diberikan melalui Just Energy Transition Partnership (JETP).

"Nanti akan ada sumber dana yang murah yang bisa diambil oleh suatu entity. Sehingga umurnya (PLTU batu bara) nanti bisa diperpendek," kata Arifin.

Menurut dia, pemerintah tidak akan asal dalam mematikan PLTU sehingga bakal memberatkan PLN. Oleh karenanya, pemerintah tengah mengkajinya secara bertahap.

"Kan harus dihitung supaya enggak ada dampak keuangannya, ya kan? Makanya kan harus satu-satu programnya apa," imbuh Arifin.

Kata Sri Mulyani

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pensiun dini PLTU bukan hal mudah. Di luar pembiayaan, pemerintah juga perlu memikirkan untuk mencari sumber energi pengganti.

"Saat ini kita benar-benar berada pada level pembahasan berapa besarnya dana pensiun yang cakupannya akan mempengaruhi neraca perusahaan PLN," kata Sri Mulyani dalam acara Gala Dinner Indonesia Sutainability Forum (ISF) di Park Hyatt Jakarta, Kamis (7/9/2023) malam.

Saat ini, pemerintah tengah menyusun rencana pematian dua pembangkit listrik, yakni PLTU Cirebon-1 dan PLTU Pelabuhan Ratu. Proyek ini didanai lewat mekanisme Energy Transition Mechanism (ETM).

3 dari 3 halaman

Jadi Aset Mangkrak

Pemerintah siap mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada acara puncak KTT G20 di Bali. (Dok. Kemenko Marves)

Saat operasi PLTU batu bara disetop, sambung Sri Mulyani, maka itu menjadi aset mangkrak bagi PLN. Masalah berikutnya, mencari sumber energi terbarukan sebagai pengganti PLTU juga butuh modal tidak sedikit.

"Kurs yang saat ini mahal menjadi permasalahan yang teridentifikasi secara nyata, bukan lagi sekedar bicara soal uang triliunan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani lantas mencontohkan suntik mati PLTU Cirebon-1 yang memiliki daya 660 MW. Untuk merealisasikannya, dibutuhkan modal sebesar USD 330 juta yang salah satunya bersumber dari pinjaman.

"Pinjaman ketika tingkat bunga menjadi mahal, siapa yang akan membayar untuk itu?" tanya Sri Mulyani.