Tenaga Honorer Terancam Kena PHK Massal di November 2023 Kalau Tak Ada Ini

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menyampaikan terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer yang diundur hingga Desember 2024, pihaknya tengah membuat opsi akan ada kebijakan yang diambil pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ia menyebut, kebijakan opsi terkait tenaga honorer tersebut akan rampung pada November mendatang. "Iya kita sudah siapkan opsi bahwa November ini akan ada kebijakan yang diambil pemerintah bersama DPR. Dan untuk mengantisipasi itu, kemarin sudah edarkan SE (Surat Edaran) ke semua kementerian lembaga," ujar Anas kepada media, Jakarta, Senin (11/9).

Perlu diketahui, SE yang dimaksud yakni Surat Edaran (SE) Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait status dan kedudukan eks tenaga honorer kategori II (THK II) dan non-ASN.

Dalam SE tersebut, Anas menjelaskan bahwa Kementerian dan Lembaga (K/L) diminta untuk segera menganggarkan kembali belanja pegawai. "Karena jika tidak dikeluarkan SE itu, anggaranya tidak ada, mereka tidak gajian. Nah kemarin sudah menyiapkan anggaran di 2024," terang dia.

Anas bilang, jika tak segera mengambil kebijakan dengan mengeluarkan SE, maka bisa terjadi Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) massal. Menurutnya 2,4 juta tenaga honorer itu setara dengan 30 persen pengangguran nasional.

"Nah tetapi, nanti kita akan mengambil opsi seperti apa formulanya, ada yang sudah mengabdi lama dan seterusnya, akhir September nanti insyaallah sudah ada opsi," imbuhnya.

Diundur hingga Desember 2024

Sebagai informasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa kebijakan penghapusan tenaga honorer akan diundur hingga Desember 2024.

Padahal, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5/2014 dan PP Nomor 49/2018, pemerintah tidak boleh lagi mempekerjakan tenaga non-ASN per 28 November 2023. "Ya (di undur) nanti akan ada aturan berikutnya," kata Menteri Anas kepada awak media di Kompleks Gedung BRIN, Jakarta Pusat, Selasa (5/9).