Hadapi Pinjol Ilegal, Konsumen Wajib Pahami UU P2SK

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meminta pelaku industri sekaligus konsumen di sektor jasa keuangan memahami Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Anggota Dewan Komisaris OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, menekankan bahwa UU P2SK merupakan regulasi teranyar guna menyikapi tantangan yang marak beredar di sektor keuangan, semisal tawaran pinjaman online alias pinjol ilegal.

"UU P2SK merupakan suatu legacy, banyak menjawab tantangan di sektor keuangan zaman now. Beberapa hal yang melatarbelakanginya, membicarakan bagaimana sektor keuangan itu berperan sebagai pendorong pertumbuhan Indonesia," ujarnya dalam Sosialisasi UU Nomor 4 Tahun 2023 yang disiarkan secara virtual, Senin (11/9/2023).

Wanita yang akrab disapa Kiki ini bilang, sektor keuangan berperan sebagai sistem intermediasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara aturan yang ada masih lebih banyak terkonsentrasi di sektor perbankan saja.

"Ini rasanya sesuatu yang bapak/ibu kaum pelaku industri jasa keuangan harus banyak membaca dan memahami berbagai hal yang ditulis dalam UU ini, karena banyak sekali perubahan," imbuhnya.

Pinjaman Online

Kiki lantas mencontohkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal), yang secara usia kelahirannya sudah terpaut hampir 30 tahun dari kondisi terkini.

"Jadi banyak sekali hal yang perlu direvisi, kemudian berbagai inovasi juga belum ada di UU Pasar Modal sebelumnya," ungkap dia.

Begitu juga aturan soal perbankan, yang masih dipayungi oleh UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

"Kemudian yang lain juga sudah lama-lama sekali, waktu itu juga belum ada inovasi teknologi, belum ada kasus-kasus seperti investasi ilegal, belum ada kasus seperti pinjol ilegal," tutur Kiki.