Pengadaan Barang dan Jasa Lewat Toko Daring Jamin Transparansi Anggaran Daerah

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Diseminasi Pelaksaan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Kecil, dan Koperasi (P3DN), peluncuran aplikasi SiPeNgaja (Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa) dan bimbingan teknis pemanfaatan Toko Daring sebagai salah satu metode e-purchasing dalam pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.

Berdasarkan data transaksi pengadaan melalui Toko Daring, dari bulan Maret sampai dengan Juli 2023, Mbizmarket mencatat transaksi sebesar hampir Rp 4 miliar dari kurang lebih 1.000 pesanan yang dikontribusikan oleh Kabupaten Sidenreng Rappang.

Data tersebut menempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai kabupaten dengan nilai transaksi pengadaan tertinggi di Toko Daring se-Sulawesi, disusul Kabupaten Sigi di urutan kedua, dan Kabupaten Gowa di urutan ketiga. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang turut berkontribusi secara positif dalam akselerasi pengadaan digital barang dan jasa dengan menggunakan Toko Daring Mbizmarket.

“Pemda Kabupaten Sidrap dalam rangka mempersiapkan transformasi pengadaan digital, telah mempersiapkan program dan rencana jangka pendek dan panjang. Program jangka pendeknya, kami telah mempersiapkan regulasi sebagai diskresi, rujukan dan pijakan agar kami tetap berpijak sesuai aturan yang berlaku," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap, H Basra dikutip Selasa (12/9/2023).

Sedangkan untuk program jangka panjangnya, pihaknya menghimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sidrap untuk melakukan e-purchasing atau pengadaan barang dan jasa melalui Mbizmarket dan e-katalog lokal.

"Selanjutnya, kami akan memaksimalkan keterlibatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam proses pengadaan kebutuhan pemerintah Kabupaten Sidrap melalui marketplace mitra Toko Daring," lanjut dia.

Pengadaan Digital

Sementara itu, CEO & Co-Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam percepatan pengadaan digital barang dan jasa melalui pemanfaatan Toko Daring LKPP, juga dalam menginisasi aplikasi SiPeNgaja, yang dapat memaksimalkan proses pengadaan.

"Terkait hal ini, kami selaku Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) mitra Toko Daring LKPP, berkomitmen untuk mendukung UKPBJ Kabupaten Sidrap dalam implementasi transformasi pengadaan digital, khususnya untuk percepatan peningkatan produk dalam negeri," ungkapnya.

"Langkah UKPBJ kabupaten Sidrap dalam mengedepankan transparansi pengadaan pemerintah patut direplikasi oleh kabupaten/ kota se-Sulawesi dan bahkan juga se-Indonesia," tutup dia.

2 dari 3 halaman

Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Rp 400 Triliun Sumbang Pertumbuhan Ekonomi 1,8%

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia — Suasana Gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/5/2023). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 akan dipengaruhi oleh prospek ekonomi global. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) mengembangkan Toko Daring untuk memfasilitasi belanja barang dan jasa secara digital di lingkup kementerian, lembaga, dan pemda, melalui kerjasama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Analis Kebijakan Muda Direktorat Pasar Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), Imam Arumsyah mengatakan, Presiden RI Joko Widodo telah mengamanatkan pengadaan pemerintah harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Dari data Badan Pusat Statistik, setiap belanja senilai Rp 400 triliun untuk pengadaan barang dan jasa dapat berkontribusi terhadap 2 juta lapangan pekerjaan.

“Bayangkan setiap tahun belanja pemerintah di atas Rp 1.100 triliun. Kalau minimal kita belanja Rp 400 triliun, maka pertumbuhan ekonomi bisa di atas 1,8 persen,” kata Imam dikutip Sabtu (2/9/2023).

3 dari 3 halaman

Realisasi Pengadaaan Barang dan Jasa Pemerintah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) mengembangkan Toko Daring untuk memfasilitasi belanja barang/jasa secara digital di lingkup kementerian, lembaga, dan pemda, melalui kerjasama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Meski demikian, serapan anggaran pemerintah diakui cenderung lamban. Dari total rencana umum pengadaan pemerintah secara nasional tahun 2023 senilai Rp 1.106,49 triliun, total realisasi per 18 Agustus tercatat baru Rp 442,5 triliun.

Anggaran itu belum termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). yang akan menambah total anggaran. Sedangkan sisa waktu efektif untuk penyerapan anggaran tinggal 3 bulan. Beberapa kementerian/lembaga sudah menghentikan pengadaan pada bulan Desember.

“Ini menjadi perhatian kita semua, perlu dipikirkan strategi pengadaan barang yang lebih baik. Maka salah stau strateginya membelanjakan barang dan jasa melalui metode lebih cepat, yakni pembelian secara elektronik (e-purchasing), lewat ekatalog dan Toko Daring,” ujar Imam.

“Masih ada gap cukup besar untuk mencapai target e-purchasing Rp 500 triliun,” katanya.

Iman mengemukakan, Kepala LKPP telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala LKPP No 3 Tahun 2023, pada bulan Mei 2023, yakni menargetkan kementerian/lembaga/pemda untuk menerapkan belanja barang/jasa belanja melalui sistem elektronik sebesar 30 persen dari pagu anggaran belanja.