Cak Imin Janjikan Tunjangan Ibu Hamil Rp 6 Juta Jika Menang Pilpres 2024

Bakal capres Anies Baswedan bersama bakal cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menggelar pertemuan di Markas PKB, pada Senin (11/9/2023). — Cawapres Cak Imin ternyata memiliki program tunjangan Rp 6 juta kepada semua ibu hamil di Indonesia jika menang Pilpres 2024. (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Liputan6.com, Jakarta Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mulai memaparkan sejumlah programnya jika menang Pilpres 2024.

Setelah viral mengenai janji Cak Imin menang Pilpres 2024 dengan menaikkan dana desa dari saar ini Tp 2 miliar menjadi Rp 5 miliar, kini janji manis lain juga jadi perbincangan.

Janji manis itu adalah pemberian tunjangan atau subsidi kepada seluruh ibu hamil di Indonesia sebesar Rp 6 juta per orang.

"Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai hamilnya oleh Gus Muhaimin".

"APBN sudah kita hiutung, setiap yang hamil selama 9 bulan akan mendapatkan subsidi rata-rata 6 juta selama kehamilan," kutip video yang beredar di media sosial.

Demi Tekan Angka Stunting

Memperjelas video viral tersebut, Wasekjen DPP PKB Syaiful Huda memberikan penjelasan bahwa itu menjadi bagian dari program yang akan diusung di kampanye Pilpres 2024.

Tujuannya, untuk mengurangi angka stunting di Indonesia.

"Gus Imin dan PKB mendorong untuk menghilangkan stunting di Indonesia, udah diurus sejak dari ibu hamil, karena stunting itu terjadi karena asupan gizi yang didapat oleh ibu hamil," kata dia.

"Program kami tunjangan bagi ibu hamil sampe lahir itu kami menghitung potensi APBN kita mampu memberikan tunjangan Rp 6 juta selama kehamilan selaman 9 bulan, semangatnya supaya tidak ada stunting," pugnkas Huda.

2 dari 3 halaman

Cak Imin Janjikan Dana Desa Rp 5 Miliar Jika Menang Pilpres 2024 Dampingi Anies Baswedan, Duitnya Dari Mana?

Cak Imin Diperiksa KPK — Cak Imin menyebut kasus yang tengah diusut KPK yakni program perlindungan TKI di Luar Negeri. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mulai menebar janji jika dirinya terpilih menjadi Wakil Presiden 2024. Janji Cak Imin yaitu menambah anggaran dana desa.

Seperti diketahui, saat ini anggaran dana desa mencapai Rp 2 miliar setiap desa. Nantinya, jika pendamping Anie Baswedan tersebut menang di Pilpres 2024, dana desa akan dinaikkan jadi Rp 5 miliar.

Yang menjadi pertanyaa, apakah duitnya ada? Cak Imin nampaknya sudah menghitung mengenai anggaran dana desa tersebut. Hal ini dilihat dari postur APBN yang ada saat ini.

Ia menjelaskan, Indonesia mempunyai alam yang kaya raya dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang besar. Sehingga, nominal Rp5 miliar bukan lah harga yang mahal untuk memajukan ekonomi.

"Karena apa? Alamnya kaya raya. Karena apa? APBN nya besar. Bayangkan dulu tiap desa cuma Rp250 juta. Di tangan Pak Halim bisa melonjak langsung jadi Rp2 miliar per desa," jelasnya."Ini contoh APBN, cuman Menteri aja bisa jualan kayaknya miliar. Apalagi wapres atau presiden," tambahnya.

3 dari 3 halaman

Respon Anies Baswedan

Anies Sambangi PKB — Bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan (kiri) bersama bakal calon wakil presiden (Bacawapres) sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2023). Kedatangan Anies ke Kantor DPP PKB dalam rangka melaksanakan rapat pemenangan. (merdeka.com/Arie Basuki)

Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menanggapi soal janji bacawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut bakal menaikkan dana desa menjadi Rp5 miliar. Anies menilai hal itu sebagai niat baik.

"Kenapa ada niat yang sangat baik dari PKB, rencana sangat baik dari PKB karena kita ingin desa kita maju. Kita tidak ingin desa kita tertinggal, dan kita ingin ada kesempatan yang setara," kata Anies dalam konferensi pers usai rapat pemenangan di DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2023).

Anies menyampaikan, segala kebijakan nantinya bakal dicocokkan terlebih dahulu sebelum dirumuskan menjadi kebijakan. Prinsipnya, kata dia KPP ingin menghadirkan kesetaraan.

"Kebijakan-kebijakan, sekarang kita sedang melakukan proses sinkronisasi, jadi seperti waktu itu pernah saya sampaikan di dalam proses kampanye ini ada dua track. 1 track kampanye dan pemenangan, 1 track penyusunan kebijakan," jelas dia.

"Nah penyusunan kebijakan ini kita melakukan sinkronisasi karena masing-masing memiliki rencana yang harus kita sinkronkan supaya sama," sambung Anies.