Diputuskan Bersalah Soal PHK Ilegal, Qantas Ternyata Justru Kantongi Untung

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan maskapai asal Australia, Qantas tengah menghadapi tuntutan hukum terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada karyawan selama pandemi.

Pengadilan tinggi Australia menolak permohonan Qantas untuk membatalkan keputusan yang menyatakan perusahaan melakukan outsourcing secara ilegal terhadap 1.700 pekerjanya selama pandemi.

Melansir BBC, Rabu (13/9/2023) Pengadilan Australia dengan suara bulat menyatakan bahwa maskapai tersebut telah memberhentikan staf di 10 bandara secara tidak sah pada 2020.

Keputusan tersebut menyatakan Qantas melanggar Undang-Undang Fair Work Australia, yang melindungi hak-hak karyawan.

Serikat Pekerja Transportasi – salah satu badan utama yang mewakili pekerja yang mengajukan kasus ini – mengatakan bahwa temuan tersebut adalah bukti bahwa “seluruh dewan Qantas harus diganti oleh direktur baru termasuk perwakilan pekerja”.

Sementara itu, Qantas dalam penjelasannya mengatakan bahwa outsourcing merupakan tindakan finansial yang diperlukan.

Dilaporkan, maskapai ini menghadapi kemarahan publik dalam beberapa pekan terakhir, setelah meraup rekor keuntungan meskipun ada serangkaian kejadian terkait tindakannya selama pandemi.

Qantas juga dituduh mendukung blokade pemerintah terhadap perluasan penerbangan Qatar Airways ke dan dari Australia – sebuah langkah yang menurut para kritikus akan membuat pasar lebih kompetitif dan menurunkan harga tiket pesawat.

Pekan lalu, bos Qantas yakni Alan Joyce, mengumumkan akhir dari tugasnya dari maskapai tersebut dua bulan lebih awal dari yang dijadwalkan.