Produk dari 25 UMKM Melenggang ke 5 Benua

Lebih lanjut, Nirwala menguraikan sejumlah upaya yang dijalankan DJBC Kemenkeu untuk mendukung UMKM. Diantaranya, ada program klinik ekspor, fasilitas KITE IKM, Interfirm Linkage, Solusi Logistik, dan Pemanfaatan Balai Laboratorium Bea Cukai.

Secara tinci, fasilitas KITE IKM adalah fasilitas pembebasan Bea Masik dan PPN tidak dipungut untuk bahan baku impor dan mesin impor yang digunakan untuk menghasilkan produk ekspor. Lalu, Program Klinik Ekspor dilakukan dengan pemberian edukasi, literasi, asistensi dan koordinasi oleh DJBC kepada UMKM baik yang sudah ekspor agar meningkat ekspornya menjadi ekspor mandiri, maupun UMKM yang baru akan memulai ekspor.

Kemudian, program Interfirm Linkage dilakukan melalui peningkatan kemitraan berbasis keterkaitan usaha antara UMKM dengan perusahaan berorientasi ekspor yaitu perusahaan kawasan berikat dan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (bagian rantai pasok) dengan target mencapai mutual relationship (kemitraan yang berkelanjutan).

Selanjutnya, program Solusi Logistik, Kemenkeu memiliki program National Logistic Ecosystem (NLE) sebagai salah satu alternatif UMKM dalam akses logistik. Serta, pemanfaatan balai laboratorium DJBC digunakan untuk melakukan pemeriksaan secara barang seperti kualitas bahan, cemaran logam, komposisi bahan dan lain-lain.

"Saat ini terdapat 122 penerima fasilitas KITE IKM, 3940 UMKM dibina melalui klinik ekspor DJBC dan termasuk didalamnya 810 UMKM ekspor baik ekspor mandiri, tidak langsung ataupun melalui pihak ketiga," pungkas Nirwala.

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, transaksi perdagangan UMKM binaan mereka selama Januari-Mei 2023 di pasar ekspor surplus hingga USD 23,4 juta, atau setara Rp 351 miliar (kurs Rp 15.000 per dolar AS).

Angka tersebut merupakan sumbangsih dari 118 pelaku usaha yang fasilitasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah (KITE IKM) yang diinisiasi Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Padmoyo Tri Wikanto, menginformasikan jumlah dana yang telah dikucurkan kepada UMKM untuk mengimpor barang penolong ekspor selama empat bulan pertama tahun ini mencapai USD 8,046 juta.

Sebaliknya, nilai ekspor yang berhasil diraup lebih tinggi hampir empat kali lipat, mencapai USD 31,49 juta. Bahkan, hampir setara dengan total nilai ekspor UMKM binaan Bea Cukai pada 2022 sebesar USD 32,886 juta.

"Kalau dari nilai ekspor berlanjut ke kinerja ekspor/impor. Kalau impor kan keluar duit, ekspor dapat duit. Jadi surplus," ujar Tri di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Masih Bertumpuk di Jawa

Namun, merujuk data Ditjen Bea Cukai, mayoritas UMKM yang sudah mengikuti program KITE IKM masih bertumpuk di Pulau Jawa. Dari total 118 UMKM, sebanyak 91 di antaranya berasal dari sana.

Dengan rincian, sebanyak 76 di antaranya berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, 15 dari Jawa Barat, dan 3 dari Jawa Timur.

Selain karena lebih tersosialisasi dengan adanya program tersebut, Tri menduga, pengusaha UMKM di Jawa memang lebih membutuhkan sokongan dana untuk bisa mengimpor barang penunjang untuk menciptakan produk ekspor.

"Dugaan saya kenapa tidak dimanfaatkan di luar Jawa, mereka dominan penggunaan bahan baku dan penolong. Produk perikan misalnya, kalau sudah dikemas pasti hubungi kami karena dia butuh mesin mesin dan bahan penolongnya. Biasanya makanan pengawet bisa jaga stabilitas produknya bertahan lama hingga ke konsumen," tuturnya.

"Kalau di Jawa pasti variasi, lebih banyak dia butuh mekanisme, ada yang diimpor dan diekspor," pungkas Tri.