Respons Jokowi hingga Menteri Bahlil soal Konflik Rempang yang Jadi Sorotan

Presiden Jokowi menuturkan, proyek strategis nasional (PSN) jangan sampai ada yang mangkrak dan harus diawasi pembangunannya. Ia menilai, jika ada persoalan harus segera diselesaikan dicari solusi termasuk polemik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

“Jika ada persoalan, jika ada permasalahan baik soal lahan, pembiayaan anggaran, urusan perizinan, tolong segera dikomunikasikan. Segera cari solusi-solusi inovatifnya dan ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan yang represif kepada masyarakat," ujar Jokowi dalam acara Infrastructure Forum and Edutainment Expo di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Rabu, 13 September 2023.

Jokowi pun menyayangkan karena konflik tersebut sampai ketelinganya. Seharusnya hal itu bisa diselesaikan oleh Menteri yang terkait.

"Masa urusan kayak gitu sampai Presiden," ujar dia.

Sebelumnya pada Selasa 12 September 2023, saat kunjungan ke Pasar Kranggot, Cilegon, Jokowi menuturkan, konflik antara aparat keamanan dan warga Rempang tidak seharusnya terjadi jika warga setempat diajak bicara dan diberi solusi atas rencana pengembangan proyek Rempang Eco City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Karena di sana sebenarnya sudah ada kesempatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah,” kata Jokowi.

Jokowi pun menugaskan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menindaklanjuti penanganan konflik itu. Ia menugaskan Menteri Bahlil untuk memberikan penjelasan langsung kepada warga Rempang mengenai pelaksanaan proyek investasi itu.

2.Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Ungkap Penyebab Kericuhan di Pulau Rempang

Saat hadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu, 13 September 2023, Menteri Investasi Bahlik menuturkan, sosialisasi yang belum berjalan dengan baik menyebabkan terjadinya kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

“Dugaan saya, pertama sosialisasinya belum berjalan baik. Itu harus diakui dan Bapak Presiden (Joko Widodo) memerintahkan saya turun langsung,” ujar dia dikutip dari Antara.

Kedua, menurut Bahlil, kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang juga disebabkan ada sentimen dari negara lain yang tidak suka melihat Indonesia lebih maju.

Bahlil menilai, peristiwa seperti di Pulau Rempang tidak hanya terjadi sekali di Indonesia. Kejadian tersebut selalu muncul pada saat Indonesia memiliki proyek besar.

“Setiap kita mau bangun apa saja, ada saja (muncul masalah). Ada juga kemarin viral bule-bule di TikTok yang ngomong soal itu, itu merisaukan. Ngapain bule ngurusin negara kita, ada apa di situ,” ujar Bahlil.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Hadi Tjahjanto menuturkan, lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

“Jadi, masyarakat yang menampati Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat karena memang dulu, semuanya ada di bawah otorita Batam,” kata Hadi saat Rapat Kerja bersama Komisi II DPR, dikutip dari Antara.

Hadi menuturkan, lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17 ribu hektare (ha) ini merupakan kawasan hutan. Dari jumlah itu, sebanyak 600 hektare (ha) merupakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Hadi menuturkan, sebelum terjadi konflik di Pulau Rempang, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat. Ia mengatakan, hampir 50 persen dari warganya menerima usulan yang telah disampaikan.

Pemerintah telah menawarkan untuk mencarikan tempat tinggal baru dan relokasi yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat yakni sebagai nelayan.

Hadi menuturkan, pemerintah juga siapkan Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan seluas 500 hektare (ha) yang lokasinya dekat dengan laut untuk memudahkan dalam mencari nafkah.

“Dari 500 ha itu akan kami pecah-pecah dan langsung kami berikan 500 meter dan langsung bersertifikat. Di situ pun, kita bangun sarana untuk ibadah, pendidikan dan sarana kesehatan,” ujar Hadi.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membangun dermaga para nelayan. Selama proses pembangunan, pemerintah akan memberikan biaya hidup per keluarga dan dicarikan tempat tinggal.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, investasi harus terus berjalan, tetapi aspirasi masyarakat juga tetap diakomodasi. “Investasi juga harus tetap jalan tetapi masyarakat juga tetap harus diakomodasi aspirasinya,” kata dia di Kantor Kemenko PMK, Rabu, 13 September 2023, seperti dikutip dari Antara.

Ia berharap, kedua belah pihak yang bersengketa supaya dapat segera menemukan titik terang yang dapat memuaskan satu sama lain dan konflik dapat segera diredam. “Mudah-mudahan segera ada solusi yang memuaskan semua pihak,” tutur dia.

Ia menilai, investasi di dalam negeri harus disambut baik jika memenuhi ketentuan yang berlaku. Apalagi, Muhadjir menuturkan, mencari investor saat ini bukan perkara mudah.

Adapun Muhadjir juga ikut menyaksikan penandatanganan investasi di Chengdu, China untuk Pulau Rempang. Ia menuturkan, proses negosiasinya berjalan a lot.

“Saya ikut hadir pada waktu penandatanganannya di China di Chengdu dan saya tahu bagaimana alotnya negosiasi. Tetapi kalau itu berkaitan dengan masyarakat, masyarakat juga harus didengar dan kemudian dicarikan jalan keluar pokoknya harus ada titik temu,” ujar dia.