Formasi CPNS 2023 dan PPPK Belum Final, Pendaftaran CASN Mundur?

Pendaftaran seleksi CPNS 2023 maupun PPPK akan segera dimulai pada 17 September hingga 6 Oktober 2023. Lantas apa saja yang perlu dipersiapkan, cara daftar CPNS 2023 hingga syarat untuk melamar lowongan CPNS 2023 dan PPPK?

Dilansir dari laman Kementerian PAN RB, calon pelamar bisa mempersiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen umum seperti ijazah, transkrip nilai, KTP, akta kelahiran, daftar riwayat hidup. Sedangkan, dokumen lainnya menyusul sesuai dengan instansi masing-masing.

Selain itu, hal penting yang harus diperhatikan calon pelamar yakni syarat pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara umum diantaranya syarat batas usia pelamar, jabatan, kualifikasi pendidikan, dan lain-lain.

Adapun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyebutkan akan merekrut sekitar 572.496 ASN.

Jumlah tersebut terbagi dari beberapa formasi diantaranya 78.862 formasi untuk 72 instansi pemerintah pusat dan 493.634 formasi untuk pemerintah daerah.

Sebelum mendaftar, tentunya calon pelamar harus mencermati syarat pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara umum, misalnya terkait batas usia pelamar, jabatan, kualifikasi pendidikan, dan lain-lain.

“Calon pelamar harus mengetahui formasi jabatan yang akan dilamar secara spesifik. Apakah jabatan tersebut dibuka untuk menjadi CPNS atau PPPK,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.Selain itu, calon pelamar diminta harus aktif mencari informasi di laman atau media sosial resmi instansi pemerintah terkait seleksi CASN.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, seluruh syarat dan ketentuan akan diinformasikan secara terbuka,” ujarnya.

Berikut ini syarat daftar CPNS 2023 dan PPPK:

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun
• Tidak pernah dipenjara
• Tidak pernah diberhentikan tidak hormat dari PNS, TNI, atau kepolisian
• Tidak sedang menjadi CPNS, PNS, TNI, atau anggota partai politik
• Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dibuka
• Sehat jasmani dan rohani
• Lulusan CPNS 2023 bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain sesuai ketentuan instansi

Pemerintah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu yang dimuat dalam RUU ASN itu mengenai skema percepatan rekrutmen ASN menjadi tiga kali dalam setahun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menuturkan, isu pertama dalam sistem transformasi yaitu rekrutmen dan jabatan ASN. Azwar mengatakan, selama ini siklus rekrutmen ASN paling cepat dilakukan dalam kurun setahun hingga dua tahun sejak terjadi gelombang pensiun.

Hal itu memicu kecenderungan kebijakan pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan dengan merekrut tenaga honorer.

"Ke depan, siklus rekrutmen ASN tidak perlu setahun sekali atau dua atau satu kali dalam dua tahun, tetapi ke depan akan lebih cepat, jadi begitu pensiun mungkin bisa setahun ada tiga kali siklus rekrutmen ASN,” ujar dia dikutip dari Antara,ditulis Kamis (14/9/2023).

Azwar menuturkan, siklus rekrutmen ASN yang dipercepat melalui RUU bertujuan mencegah gelombang rekrutmen tenaga honorer yang umum terjadi di daerah untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggal oleh pensiunan.

“Karena kebutuhan hari ini sudah pensiun, sementara rekrutmennya masih tahun depan atau dua tahun lagi, maka kecenderungan di daerah mengisi dengan honorer, maka muncullah sekarang honorer banyak sekali,” tutur dia.

“Selama ini kalau ada pensiun berhenti, itu siklusnya kadang menunggu ritual tahunan baru tahun depan rekrutmen,” ia menambahkan.

Pemerintah terus membahas mengenai RUU ASN sebagai revisi dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN hingga kini.

Selain rekrutmen dan jabatan ASN, RUU ASN juga memuat enam topik pembahasan lainnya yang segera diangkat menuju ke tingkat 1 yakni talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, penuntasan tenaga honorer, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN, penguatan budaya kerja citra ASN.