Miris, Produk UMKM Babak Belur Gara-Gara China

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkap dampak dari proses transformasi digital di lingkup usaha. Nyatanya, penerapan teknologi belum maksimal mendorong keuntungan bagi UMKM.

Teten mencatat, saat ini Indonesia belum memiliki badan yang mengatur strategi nasional transformasi digital. Alhasil, dia dan para menteri lainnya mengaku tak memiliki acuan yang jelas, padahal transformasi digital melibatkan banyak aspek.

"Di Indonesia transformasi digital hanya berkembang di sektor perdagangan (ecommerce) di sektor hilir bukan di sektor produksi," kata dia kepada Liputan6.com, Sabtu (16/9/2023).

"Makanya produksi nasional kalah dengan produk dari luar yang lebih murah, karena produksinya lebih efisien dan berkualitas," imbuhnya.

Teten mengatakan, pada sisi platform dagang digital pun, pemerintah seakan terlambat menghadirkan aturan. Utamya yang mengatur platform e-commerce dan social commerce.

"Akibatnya kita didikte platform digital global. UMKM produsen kita gak punya kemampuan teknologi digital. Aplikasi-aplikasi digital untuk membantu supply chain UMKM masih sedikit," ungkapnya.

Teten mengatakan, sejak lama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sidah mengingatkan pemerintah dan sektor swasta akan pentingnya transformssi digital untuk kemajuan ekonomi nasional. Misalnya penerapan Artificial Intelligent (AI) hingga Internet of Things (IoT).

"Tapi gak ada yg mewujudkanya bagaimana teknologi digital diaplikasikan dalam sistem produksi nasional, di industri manufaktur, agriculture, agromaritim, kesehatan dan lain-lain. Akibatnya transformasi digital di Indonesia gak melahirkan ekonomi baru, hanya membunuh ekonomi lama," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan akan merilis aturan main platform social commerce seperti Tiktok. Menurutnya, jika tidak diatur, Tiktok Shop bisa membuat industri UMKM dan e-commerce lain bakal kolaps.

"Tiktok itu socio commerce. Keuangan, perdagangan, dan social media jadi satu. Kalau tidak diatur, kolaps kita tiga bulan saja," kata Zulkifli dikutip Selasa (5/9/2023).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku, Pemerintah tidak bisa begitu saja melarang operasional Tiktok. Sebab, cara itu bisa membuat Indonesia digugat di World Trade Organization (WTO). Itu sebabnya, Zulkifli akan menata aturan main Tiktok dengan menggunakan instrumen Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

"Saya usul ke Pak Teten, kita larang saja. Tapi kita enggak boleh larang-larang karena kita bisa masuk WTO. Melarang tidak bisa, tetapi mengatur bisa," ujar Zulkifli.