Jadi Beban APBN, Harga BBM Subsidi Siap-Siap Naik di 2024?

Kendati demikian, Komaidi menilai kebijakan harga energi murah berpotensi jadi beban dan kontraproduktif terhadap perekonomian dalam jangka panjang. Sebab, biaya fiskal untuk mempertahankan kebijakan tersebut bakal menyedot anggaran, dan jadi beban perekonomian secara keseluruhan.

"Kebijakan harga energi murah dapat menjadi penyebab industri energi di dalam negeri tidak berkembang dan memicu terjadinya ketergantungan terhadap impor energi yang semakin besar. Dalam tingkatan tertentu, kondisi tersebut pada dasarnya telah terjadi pada Indonesia," kata Komaidi.

"Impor minyak mentah dan produk BBM Indonesia tercatat meningkat dari 169 juta barel pada tahun 2000 menjadi 279 juta barel pada 2022. Impor LPG juga tercatat meningkat dari 22 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 6,73 juta ton pada tahun 2022," terangnya.

Di sisi lain, kebijakan harga energi murah juga dianggap jadi salah satu penyebab pengembangan infrastruktur energi dan pengusahaan energi baru terbarukan (EBT) di Tanah Air relatif stagnan. Kapasitas kilang Indonesia tercatat hanya bertambah dari 1,05 juta barel per hari pada 2006 menjadi 1,15 juta barel pada 2022. Pembangunan infrastruktur jaringan gas juga relatif lambat, beberapa diantaranya harus diintervensi pemerintah seperti pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem).

"Kebijakan harga energi murah juga menjadi penyebab pengembangan dan pengusahaan EBT, salah satunya panas bumi menjadi relatif lambat. Dengan sumber daya panas bumi yang dilaporkan sekitar 27.000 MW, kapasitas pembangkit listrik panas bumi Indonesia tercatat hanya bertambah dari 852 MW pada 2006 menjadi 2.360 MW pada 2022," imbuh Komaidi.

Kata Komaidi, penerapan subsidi tepat sasaran dan langsung untuk kelompok tertentu bisa jadi solusi untuk menjaga stabilitas makro ekonomi, paralel dengan iklim investasi energi di Indonesia.

"Dengan kebijakan tersebut, ruang untuk dapat mendorong pengembangan dan pengusahaan sektor energi di dalam negeri melalui kebijakan harga energi yang lebih wajar dan pemberian insentif secara langsung, jika diperlukan dapat menjadi lebih terbuka," ujar Komaidi.

Ia menganggap rencana penyesuaian kebijakan subsidi saat ini dapat menjadi basis untuk penerapan subsidi tepat sasaran. Beberapa kebijakan dinilai perlu dilakukan modifikasi, semisal harga gas bumi tertentu (HGBT) menjadi pemberian insentif secara langsung kepada pelaku usaha.

"Kemudian, modifikasi rencana distribusi tertutup LPG 3 kg menjadi pemberian subsidi langsung pada penerima manfaat, dan modifikasi kebijakan subsidi/pembatasan BBM tertentu menjadi subsidi langsung kepada pengguna BBM. Hal itu karena modifikasi dari model kebijakan subsidi harga menjadi subsidi langsung kepada peneriman manfaat merupakan esensi dari penerapan kebijakan targeted/closed subsidi," tuturnya.