Google Bayar Rp 1,4 Triliun Terkait Kasus Ambil Data Konsumen Tanpa Izin

Liputan6.com, Jakarta Google telah mencapai penyelesaian dengan negara bagian California di Amerika Serikat terkait tuduhan pengumpulan data konsumen tanpa persetujuan mereka.

Melansir CNN Business, Senin (18/9/2023) penyelesaian tersebut menelan biaya hingga senilai USD 93 juta atau setara Rp 1,4 triliun yang harus dibayar Google.

Departemen Kehakiman California sebelumnya menuduh bahwa, setelah penyelidikan selama bertahun-tahun, raksasa teknologi tersebut "menipu pengguna dengan mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data lokasi mereka untuk tujuan pembuatan profil konsumen dan periklanan tanpa persetujuan."

Jaksa Agung California Rob Bonta juga mengatakan Google menerima tindakan di masa depan untuk mencegah praktik tersebut. Tindakan ini akan berlaku di luar California dan negara bagian lain di AS, sesuai dengan perintah yang diusulkan.

Bonta menuduh Google tidak jujur mengenai pengumpulan lokasi dan taktik penyimpanannya. Misalnya, keluhan awal mengatakan bahwa Google terus mengumpulkan dan menyimpan data lokasi meskipun pengguna menonaktifkan setelan “riwayat lokasi”, hanya dengan cara yang berbeda.

Kemudian, juru bicara Google mengungkapkan bahwa "Sesuai dengan perbaikan yang kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir, kami telah menyelesaikan masalah ini, yang didasarkan pada kebijakan produk usang yang kami ubah beberapa tahun lalu".

Perusahaan menunjuk sebuah pada postingan blog pada tahun 2022 yang memperkenalkan alat transparansi, seperti kendali hapus otomatis dan mode penyamaran di Google Maps.

Sebagai informasi, periklanan berbasis lokasi merupakan bagian penting dari bisnis Google karena perusahaan ingin menyajikan konten mereka berdasarkan siapa yang tinggal di mana.

Otoritas negara bagian California juga mengatakan bahwa Google memperhitungkan lokasi dalam "profil perilaku" penggunanya.

Jaksa Agung meminta, sebagai bagian dari penyelesaian, Google harus lebih transparan mengenai pelacakan lokasinya dan mengungkapkan kepada pengguna bahwa informasi lokasi mereka dapat digunakan untuk iklan bertarget. Perintah yang diusulkan harus mendapat persetujuan pengadilan, kata jaksa agung negara bagian tersebut.