Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekomonian Airlangga Hartarto menyoroti ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan di atas 5 persen selama 7 triwulan berturut-turut.
Salah satu persepsi positif datang dari The Economist yang menyebutkan bahaa Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat kelima di antara 30 negara dengan perekonomian besar dunia sejak tahun 2014.
Baca Juga
Kemudian ada World Bank yang kembali memasukkan Indonesia menjadi negara upper middle income dan IMD Global Competitiveness Index, menaikkan 10 posisi peringkat daya saing Indonesia menjadi ranking 34 di tahun 2023.
Advertisement
Adapun Lembaga Pemeringkat S&P, Moodys, Fitch, dan R&I mempertahankan status investment grade Indonesia pada tahun ini.
"Berbagai indikator ekonomi juga menunjukkan capaian yang baik. PMI Indonesia di bulan Agustus 2023 mencapai 53,9 dan ini merupakan angka ekspansif dalam 24 bulan berturut-turut. Tentu ini prospektif positif terhadap ekonomi Indonesia ke depan. Prospek yang baik ini menjadi landasan yang kuat untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dalam RPJPN 2024-2045," kata Menko Airlangga dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman resmi Kemenko Bidang Perekomonian Senin (18/9/2023).
Menko Airlangga mengungkapkan bahwa sasaran yang ingin dicapai Indonesia di tahun 2045 yakni PDB Nominal sebesar USD 9.8 triliun dengan GNI per kapita USD 30.300 dan kontribusi manufaktur ditargetkan mencapai 28 persen dengan serapan tenaga kerja sebesar 25,2 persen.
"Indonesia punya modal yang besar untuk mencapai sasaran sebagai bangsa yang maju," ujarnya ketika mewakili Presiden Joko Widodo secara virtual dalam Seminar Nasional ISEI 2023, Jumat (15/09).
Dijelaskan Airlangga, modal besar tersebut yakni angkatan kerja yang besar dan masuk periode bonus demografi dan ekonomi digital Indonesia yang mencakup 40 persen dari transaksi ekonomi digital di ASEAN yang diprediksi tumbuh lima kali lipat di tahun 2030.
Persiapan jadi Anggota OECD
Selain itu, Indonesia juga sedang menyiapkan diri untuk menjadi anggota OECD.
Airlangga melihat, keanggotaan ini sangat bermanfaat terutama untuk meningkatkan standar kebijakan dari Pemerintah, sehingga menjadi lebih unggul untuk perekonomian yang adil, inklusif, bebas dari korupsi, dan berwawasan lingkungan.
"Pada pertemuan dengan OECD beberapa waktu lalu, 38 negara anggota OECD menyambut baik dan mendukung keinginan Indonesia untuk bergabung ke dalamnya. Indonesia butuh untuk harmonisasi regulasi dengan lebih dari 200 standar yang ditetapkan oleh OECD. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tentunya membutuhkan peran dari para stakeholder termasuk ekonom yang tergabung dalam ISEI,” beber Menko Airlangga.
Advertisement
Visi Indonesia Emas 2045
Sementara itu, untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Menko Airlangga menjelaskan beberapa hal yang perlu dilakukan.
Beberapa hal itu di antaranya adalah penyiapan SDM yang berkualitas, peningkatan digitalisasi, serta meningkatkan nilai tambah komoditas melalui industrialisasi dan hilirisasi.
Adapun Program Kartu Prakerja yang didorong untuk penyiapan SDM berkualitas sudah diikuti sebanyak 17,7 juta masyarakat sejak tahun 2020.
Berbagai program pengembangan digital talent, termasuk melalui Kawasan Ekonomi Khusus di Nongsa Digital Park Batam juga terus dimaksimalkan.
KTT ASEAN 2023, Industri Manufaktur, dan Produsen Baterai
Dalam KTT ASEAN 2023, Indonesia juga telah mendorong Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang merupakan ekosistem digital yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perekonomian digital dari yang semula USD 1 triliun menjadi USD2 triliun pada tahun 2030.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Sulawesi Tengah dan Maluku Utara memiliki pertumbuhan yang mencapai double digit karena didorong oleh tumbuhnya industri manufaktur besi, baja, dan nikel.
"Kita berharap bahwa Indonesia mampu menjadi produsen baterai sampai dengan electric vehicle, dan ini menjadi andalan di Asia," pungkasnya.
Advertisement