Sukses

Mantap, Indonesia Jadi Tujuan Investasi Properti Terbaik di Dunia

Kontribusi industri properti sebagai salah satu sektor unggulan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia terhadap PDB pada triwulan kedua 2023 tercatat sebesar 9,43% untuk sektor konstruksi dan 2,40% untuk sektor real estate.

Liputan6.com, Jakarta Kontribusi industri properti sebagai salah satu sektor unggulan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia terhadap PDB pada triwulan kedua 2023 tercatat sebesar 9,43% untuk sektor konstruksi dan 2,40% untuk sektor real estate.

Industri properti juga turut memberikan multiplier effect bagi industri pendukung serta mempengaruhi perkembangan sektor keuangan sekaligus menyerap tenaga kerja secara signifikan.

Meski sektor real estate pada triwulan kedua 2023 masih menunjukkan penurunan sebesar 12,30% (yoy), namun penjualan rumah berukuran besar mengalami peningkatan sebesar 15,11% (yoy). Dari sisi permintaan, Indeks Permintaan Properti Komersial kategori sewa tumbuh sebesar 5,87% (yoy) dan Indeks Permintaan Properti Komersial kategori penjualan meningkat 0,36% (yoy) pada triwulan kedua 2023.

Peningkatan indeks permintaan ini dapat menimbulkan momentum positif dalam industri properti komersial, termasuk berpotensi meningkatkan aktivitas dan penjualan properti di Indonesia secara keseluruhan.

“Guna mendorong peningkatan permintaan dan investasi di sektor properti, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Loan to Value 100% dan Financing to Value untuk kredit properti yang berlaku hingga 31 Desember 2023,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberikan keynote speech dalam acara The International Real Estate Federation (FIABCI) Trade Mission 2023 di Jakarta, Selasa (19/09).

Mengangkat tema “Green Cities for Greener Future”, industri properti juga menyadari pembangunan berkelanjutan dalam konteks kota ramah lingkungan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Salah satu contoh terkini yang mewujudkan konsep ini yakni pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dibangun dengan visi kota hijau. Untuk mencapai efisiensi dan konservasi energi, penggabungan desain bangunan ramah lingkungan (green building) sangat penting, dengan memanfaatkan sistem pengelolaan air melingkar dan pendingin distrik.

“Dukungan Pemerintah terhadap konsep pembangunan hijau telah ditunjukkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Struktur Bangunan Gedung yang memuat ketentuan penerbitan sertifikat bangunan ramah lingkungan,” ungkap Menko Airlangga.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

UU Cipta Kerja

Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan memperbaiki iklim investasi di Indonesia termasuk di sektor properti, karena mempunyai peran penting dengan multiplier effect signifikan terhadap sekitar 174 industri pendukung properti seperti konstruksi, tenaga kerja, dan bahan bangunan.

“Indonesia telah menjadi tujuan investasi properti terbaik di dunia. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia yakni sekitar 273 juta jiwa, dan bonus demografi yang akan terjadi sampai beberapa tahun ke depan, permintaan properti di Indonesia khususnya untuk smart and green city, akan semakin meningkat pula,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara ini antara lain adalah Kepala Otorita IKN, Ketua Umum Real Estate Indonesia 2023-2027, FIABCI World President 2023-2024, dan FIABCI Secretary General. 

3 dari 4 halaman

Airlangga Hartarto Ungkap Jurus Indonesia jadi Negara Maju

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekomonian Airlangga Hartarto menyoroti ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan di atas 5 persen selama 7 triwulan berturut-turut.

Salah satu persepsi positif datang dari The Economist yang menyebutkan bahaa Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat kelima di antara 30 negara dengan perekonomian besar dunia sejak tahun 2014.

Kemudian ada World Bank yang kembali memasukkan Indonesia menjadi negara upper middle income dan IMD Global Competitiveness Index, menaikkan 10 posisi peringkat daya saing Indonesia menjadi ranking 34 di tahun 2023.

Adapun Lembaga Pemeringkat S&P, Moodys, Fitch, dan R&I mempertahankan status investment grade Indonesia pada tahun ini.

"Berbagai indikator ekonomi juga menunjukkan capaian yang baik. PMI Indonesia di bulan Agustus 2023 mencapai 53,9 dan ini merupakan angka ekspansif dalam 24 bulan berturut-turut. Tentu ini prospektif positif terhadap ekonomi Indonesia ke depan. Prospek yang baik ini menjadi landasan yang kuat untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dalam RPJPN 2024-2045," kata Menko Airlangga dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman resmi Kemenko Bidang Perekomonian Senin (18/9/2023).

Menko Airlangga mengungkapkan bahwa sasaran yang ingin dicapai Indonesia di tahun 2045 yakni PDB Nominal sebesar USD 9.8 triliun dengan GNI per kapita USD 30.300 dan kontribusi manufaktur ditargetkan mencapai 28 persen dengan serapan tenaga kerja sebesar 25,2 persen.

"Indonesia punya modal yang besar untuk mencapai sasaran sebagai bangsa yang maju," ujarnya ketika mewakili Presiden Joko Widodo secara virtual dalam Seminar Nasional ISEI 2023, Jumat (15/09).

Dijelaskan Airlangga, modal besar tersebut yakni angkatan kerja yang besar dan masuk periode bonus demografi dan ekonomi digital Indonesia yang mencakup 40 persen dari transaksi ekonomi digital di ASEAN yang diprediksi tumbuh lima kali lipat di tahun 2030.

 

4 dari 4 halaman

Persiapan jadi Anggota OECD

Selain itu, Indonesia juga sedang menyiapkan diri untuk menjadi anggota OECD.

Airlangga melihat, keanggotaan ini sangat bermanfaat terutama untuk meningkatkan standar kebijakan dari Pemerintah, sehingga menjadi lebih unggul untuk perekonomian yang adil, inklusif, bebas dari korupsi, dan berwawasan lingkungan.

"Pada pertemuan dengan OECD beberapa waktu lalu, 38 negara anggota OECD menyambut baik dan mendukung keinginan Indonesia untuk bergabung ke dalamnya. Indonesia butuh untuk harmonisasi regulasi dengan lebih dari 200 standar yang ditetapkan oleh OECD. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tentunya membutuhkan peran dari para stakeholder termasuk ekonom yang tergabung dalam ISEI,” beber Menko Airlangga.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini