Liputan6.com, Jakarta Utang nasional Amerika Serikat telah mencatat sejarah baru dengan melampaui USD 33 triliun untuk pertama kalinya.
Naiknya utang AS terjadi kurang dari dua minggu sebelum pemerintah federal menghadapi potensi penutupan karena kurangnya otorisasi pendanaan.
Baca Juga
Advertisement
Melansir CNBC International, Rabu (20/9/2023) utang AS, yang setara dengan jumlah uang yang dipinjam oleh pemerintah federal untuk menutupi biaya operasional, mencapai USD 33,04 triliun pada hari Senin, menurut Departemen Keuangan negara itu.
Peningkatan belanja federal sekitar 50 persen antara tahun fiskal 2019 dan tahun fiskal 2021 berkontribusi terhadap utang yang mencapai USD 33 triliun, kata departemen tersebut.
Pemotongan pajak, program stimulus, dan penurunan penerimaan pajak akibat meluasnya pengangguran selama pandemi Covid-19 merupakan faktor-faktor yang mendorong pinjaman pemerintah AS ke tingkat yang lebih tinggi.
Jadi Perdebatan
Masalah utang pun menjadi isu perdebatan di Kongres mengenai rancangan undang-undang pengeluaran yang akan menopang pemerintah hingga siklus pendanaan berikutnya.
Anggota parlemen dari Partai Republik mendorong pengurangan pengeluaran, sementara Partai Demokrat mendukung program Presiden Joe Biden, seperti Undang-Undang Pengurangan Inflasi, yang diperkirakan menelan biaya lebih dari USD 1 triliun selama dekade berikutnya, menurut model anggaran Universitas Pennsylvania.
Laporan CNBC menyebut, Anggota DPR AS dari Partai Republik pada hari Minggu mengeluarkan rancangan undang-undang mereka sendiri untuk mendanai pemerintah hingga 31 Oktober dengan imbalan pemotongan 8 persen untuk program domestik dengan pengecualian untuk keamanan nasional. Namun RUU tersebut diperkirakan tidak akan lolos di Senat yang dikuasai Partai Demokrat.
Apa kata Gedung Putih
Sementara itu, seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan bahwa peningkatan utang tersebut didorong oleh pemotongan pajak Partai Republik senilai triliunan dolar yang "diberikan kepada perusahaan-perusahaan kaya dan besar” selama 20 tahun terakhir.
"Partai Republik di Kongres ingin melipatgandakan upaya ini dengan memperluas pemotongan pajak Presiden (Donald) Trump dan mencabut reformasi pajak perusahaan yang dicanangkan Presiden Biden," kata Michael Kikukawa, asisten sekretaris pers Gedung Putih.
Advertisement
Waktu hingga 30 September
Kikukawa menambahkan bahwa kebijakan Biden yang menuntut perusahaan kaya dan besar membayar pajak secara adil dan memangkas subsidi kepada perusahaan minyak dan farmasi akan mengurangi defisit sebesar USD 2,5 triliun jika disetujui.
Saat ini, DPR AS memiliki waktu hingga 30 September untuk meloloskan rancangan undang-undang pengeluaran.