ADB Pangkas Pertumbuhan Ekonomi Asia Imbas Sektor Properti China

Meski demikian, ADB melihat adanya hambatan di beberapa negara. Wilayah Kaukasus dan Asia Tengah mengalami revisi naik dari 4,4 persen menjadi 4,6 persen, didukung oleh rezeki nomplok yang besar dari invasi Rusia ke Ukraina.

Pertumbuhan di Uzbekistan lebih kuat dari perkiraan, didorong oleh meningkatnya ekspor makanan dan tekstil ke Rusia, selain investasi. “Banyak uang dan warga terus mengalir ke Rusia, ke beberapa negara tetangga. Manfaat tak terduga dari perang di Ukraina akan terus berlanjut. Wilayah ini berhubungan erat dengan Rusia melalui perdagangan,”

Demikian pula, pemberi pinjaman juga telah menaikkan perkiraan pertumbuhan kawasan Pasifik dari 3,3 persen menjadi 3,5 persen didorong oleh prospek pariwisata yang membaik.

“Ini adalah kisah pemulihan pariwisata, dan implementasi beberapa proyek infrastruktur besar yang membantu mendorong pertumbuhan,”

ADB prediksi inflasi di negara-negara berkembang di Asia akan turun menjadi 3,6 persen pada 2023, turun dari 4,4 persen tahun lalu.

Sebelumnya, Asian Development Bank (ADB) kembali mengingatkan sektor keuangan di Indonesia untuk terus berkontribusi dalam mendukung upaya mencegah perubahan iklim.

Senior Financial Sector Specialist di ADB, Benita Ainabe menegaskan, dampak perubahan iklim bukan hal yang dapat diabaikan, terutama di sektor keuangan.

"Oleh karena itu, di masa depan, diperlukan lebih banyak dukungan finansial langsung serta kebijakan dan program yang berkelanjutan meski sudah ada kebijakan yang mendorong penjagaan lingkungan," kata Benita dalam webinar diskusi ADB. Selasa (29/8/2023).

Benita menyampaikan, tindakan bersama sangat penting untuk mendukung keuangan ramah lingkungan, termasuk inovasi yang menghubungkan upaya inklusi keuangan dengan penyediaan layanan energi ramah lingkungan bagi masyarakat di pedesaan, dan mereka yang masih belum terjangkau jaringan listrik di Indonesia, atau kurang terlayani kebutuhan energinya.

"Keuangan daerah, dan khususnya obligasi daerah. Mengapa ini penting? karena pada dasarnya hal itu mengarah ke infrastruktur," ujarnya.

Infrastruktur yang tidak memadai, yang sebagian besar disebabkan oleh rendahnya investasi di masa lalu di Indonesia, merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan inklusif di dalam negeri.

"Pemerintah menyadari hal ini dan oleh karena itu memulai agenda pembangunan infrastruktur yang ambisius, yang mencakup peningkatan belanja sektor publik secara signifikan, serta reformasi kebijakan dan kelembagaan yang menciptakan lingkungan yang mendukung kemitraan pemerintah dan swasta, dan investasi sektor swasta secara umum," lanjutnya.

Meskipun pendanaan infrastruktur pemerintah pusat dan daerah meningkat, Benita menyebut, pengeluaran tahunan masih jauh dari perkiraan kebutuhan investasi.

"Angkanya telah meningkat dari tahun ke tahun, namun sektor swasta harus memainkan peran yang berarti dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia," imbuhnya.

"Oleh karena itu, ADB dan mitra pembangunan lainnya telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, termasuk di daerah, untuk melakukan percontohan skema penerbitan obligasi daerah, untuk membangun kapasitas, memperkenalkan peraturan yang relevan, dan pada dasarnya membuat mereka siap menghadapi pasar modal," ungkap Benita.

ADB memperkirakan, Indonesia kemungkinan akan memilih obligasi obligasi umum (general bond) pada tahap pertama, dan obligasi ramah lingkungan (green bond).