Wapres Ma'ruf Amin Bidik Kapasitas Pembangkit Panas Bumi Capai 22 GW di 2060

Selanjutnya, dia juga meminta pengembangan potensi panas bumi ikut mendongkrak ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah dan pengembang diharapkan bisa bekerja sama untuk memaksimalkan potensi pemerataan ekonomi.

Misalnya mengembangkan wahana pariwisata dan edukasi berbasis tenaga panas bumi yang kemudian bisa dikelola oleh masyarakat.

"Saya berharap pemda bisa berperan lebih aktif dan menjadi fasilitator dalam kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan panas bumi, sekaligus memeberikan pemahaman secara holistik pada masyarakat terkait potensi dampak dan prospek pelaksasnaan proyek pengembangan panas bumi di wilayah masing-masing," paparnya.

Dia juga tak ingin pengembangan panas bumi tidak mengganggu ekosistem di wilayah sekitar. Mengingat, banyak potensi panas bumi berada di kawasan hutan.

"Pengeloaan yang tidak perharikan daya dukung ekosistem beropetnsi menimbulkan krusakan hutan dan mengancam kehidupan satawa. Untuk itu upaya pelestarian kawasan hutan di rea sumber panas bumi perlu dilakukan secara berkelanjutan," bebernya.

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM mencatat potensi pembangkit panas bumi di Indonesia cukup besar. Namun, investasi di bidang ini menghadapi sejumlah risiko.

Direktur Jenderal EBTKE Yudo Dwianda Priaadi mengatakan menyimpan potensi hingha 23 gigawatt (GW). Namun, hingga saat ini baru terpasang sekitar 2,4 GW.

"Panas bumi sangat menjanjikan untuk dikembangkan sebagai pembangkit listrik beban dasar yang kontinyu menyuplai listrik dan dapat menjadi andalan dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional," kata dia dalam 9th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2023, di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2023).

"Dengan demikian pengembangan panas bumi diharapkan mencapai 3,3 GW pada tahun 2030," sambungnya.

Meski ada potensi yang menjanjikan tadi, Yudo tak menutup mata kalau investasi di sektor panas bumi ini menyimpan risiko.

"Namun demikian investasi panas bumi memiliki risiko yang cukup tinggi termasuk pada tahap eksplorasi dan kebutuhan infrastruktur," kata dia.

Yudo mengatakan, untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah ikut turun tangan. Misalnya, untuk penguatan data panas bumi di Indonesia dan infeastruktur seperti akses jalan. Akses jalan ini akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakar sekitar proyek.

"Untuk mengurangi risiko tersebut, program pengeboran pemerintah telah dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas data panas bumi. Rencananya akan dilakukan pada 20 WK panas bumi sampai dengan tahun 2024 sebesar 683 MW," bebernya.

"Sedangkan untuk kebutuhan infrastruktur seperti jalan akses menuju lokasi proyek akan dikondisikan dengan Kementerian PUPR," imbuh Yudo.

Lebih lanjut, Yudo juga menyoroti soal pemanfaatan teknologi untuk menunjang pengembangan pembangkit panas bumi. Menurutnya, teknologi bisa mempercepat hal tersebut.

"Terobosan dalam penggunaan teknologi juga akan berperan pentinf salam mempercepat pemanfaatan panas bumi karena dapat mengoptimalkan kapasitas pembangkitan tetutama dengan biaya yang lebih rendah," kata dia.

"Dengan teknologi sesuai kita juga dapat mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya panas bumi yang memiliki entalpi (jumlah energi dalam suatu sistem untuk menghasilkan tekanan tetap) menengah dan juga rendah yang saat ini masih melimpah di Indonesia dan belum dimanfaatkan," jelasnya.