Belanja Pemerintah Pusat Baru 52,1 Persen hingga Agustus 2023

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, Pemerintah telah membelanjakan  sebesar Rp 1.170,8 triliun atau 52,1 persen dari pagu belanja tahun 2023 untuk pos belanja Pemerintah Pusat (BPP).

"Dari sisi belanja pemerintah pusat, sampai dengan akhir Agustus pemerintah pusat sudah membelanjakan Rp 1.170,8 triliun ini artinya 52,1 persen dari total Pagu belanja tahun ini sudah direalisasi," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi September, Rabu (20/9/2023).

Kendati demikian, Bendahara negara ini menyebut BPP pada periode Januari 2023 hingga Agustus 2023 justru terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.

"Kalau kita lihat secara total pertumbuhan dari belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir Agustus adalah negatif 0,6 persen dibandingkan tahun lalu yang levelnya mencapai Rp 1.177,9 triliun," jelasnya.

Adapun rincian BPP hingga Agustus 2023, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) maupun belanja non-K/L. Untuk belanja K/L tercatat Rp 581,6 triliun atau setara 58,1 persen dari pagu.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas, pelaksanaan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara, penyaluran berbagai bantuan sosial, serta persiapan Pemilihan Umum (Pemilu).

"Belanja-belanja KL ini nanti saya sampaikan termasuk untuk berbagai program-program prioritas nasional seperti Bansos, persiapan pemilu, dan juga pembangunan IKN," ujarnya.

Sementara, untuk belanja non-KL pada Agustus 2023 tercatat Rp 589,1 triliun atau realisasinya baru mencapai 47,3 persen dari pagu.

Belanja non-K/L ini terdiri dari realisasi subsidi dan kompensasi baik bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, program kartu Prakerja, serta subsidi pupuk, hingga belanja pensiun.