Belanja Pemerintah Pusat Baru 52,1 Persen hingga Agustus 2023

Menteri keuangan Sri Mulyani saat di wawancarai oleh liputan6 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (16/3/2023). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, Pemerintah telah membelanjakan sebesar Rp 1.170,8 triliun atau 52,1 persen dari pagu belanja tahun 2023 untuk pos belanja Pemerintah Pusat (BPP).

"Dari sisi belanja pemerintah pusat, sampai dengan akhir Agustus pemerintah pusat sudah membelanjakan Rp 1.170,8 triliun ini artinya 52,1 persen dari total Pagu belanja tahun ini sudah direalisasi," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi September, Rabu (20/9/2023).

Kendati demikian, Bendahara negara ini menyebut BPP pada periode Januari 2023 hingga Agustus 2023 justru terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.

"Kalau kita lihat secara total pertumbuhan dari belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir Agustus adalah negatif 0,6 persen dibandingkan tahun lalu yang levelnya mencapai Rp 1.177,9 triliun," jelasnya.

Adapun rincian BPP hingga Agustus 2023, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) maupun belanja non-K/L. Untuk belanja K/L tercatat Rp 581,6 triliun atau setara 58,1 persen dari pagu.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas, pelaksanaan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara, penyaluran berbagai bantuan sosial, serta persiapan Pemilihan Umum (Pemilu).

"Belanja-belanja KL ini nanti saya sampaikan termasuk untuk berbagai program-program prioritas nasional seperti Bansos, persiapan pemilu, dan juga pembangunan IKN," ujarnya.

Sementara, untuk belanja non-KL pada Agustus 2023 tercatat Rp 589,1 triliun atau realisasinya baru mencapai 47,3 persen dari pagu.

Belanja non-K/L ini terdiri dari realisasi subsidi dan kompensasi baik bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, program kartu Prakerja, serta subsidi pupuk, hingga belanja pensiun.

2 dari 3 halaman

APBN Surplus 8 Kali Berturut-turut, Agustus 2023 Capai Rp 147,2 Triliun

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2023 mencatatkan surplus sebesar Rp 147,2 triliun.

Artinya, pemerintah selama 8 bulan terakhir sukses menjaga realisasi pendapatan lebih besar dibanding pengeluaran atau belanja pemerintah sehingga APBN surplus.

"APBN kita hingga akhir Agustus 2023 masih mencatatkan surplus sebesar Rp 147,2 triliun atau diukur dari PDB 0,7 persen dari produk domestik bruto," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi September 2023, secara virtual, Rabu (20/9/2023).

Sedangkan dari sisi keseimbangan primer juga mengalami surplus sebesar Rp 422,1 triliun.

Menkeu juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Agustus masih tetap terjaga positif. Negara sukses mengantongi pendapatan mencapai Rp 1.821,9 triliun.

3 dari 3 halaman

Sisi Pengeluaran

"Pendapatan negara hingga akhir Agustus mencapai Rp 1.821,9 triliun. Ini artinya kita sudah mengumpulkan 74 persen dari target. Dari sisi pertumbuhan, pendapatan negara ini 3,2 persen tumbuh dari tahun lalu Agustus tahun 2022," kata Menkeu.

Sementara dari sisi pengeluaran, belanja negara pada Agustus 2033 telah mencapai Rp 1.674,7 triliun atau mengalami kenaikan 1,1 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Dari sisi belanja negara kita telah membelanjakan Rp 1.674,7 triliun, ini artinya kita telah membelanjakan 54,7 persen dari total pagu anggaran tahun 2023 ini. Dan ini naik tipis 1,1 persen dibandingkan total belanja negara posisi Agustus tahun lalu," pungkasnya.

apbn
Sistem Operasi
APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Lihat Selengkapnya
apbn
Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Belanja Pemerintah
Belanja Pemerintah Pusat