Riset Bisa Bikin Sejahtera, Bos OJK Beberkan Contohnya

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menegaskan pentingnya riset dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Dia pun memberikan contoh riset yang dibangun oleh industri di Indonesia.

"Komitmen untuk mengembangkan research and development serta inovasi tidak hanya penting untuk mengatasi tantangan lingkungan, namun juga merupakan aspek penting untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan sosial jangka panjang," ungkapnya dalam OJK Internasional Research Forum 2023, di Jakarta, Senin (25/9/2023).

Upaya riset untuk mendukung ekonomi dan sosial masyarakat, kata Mahendra, sudah dilakukan salah satu industri di Indonesia. Misalnya, industri kelapa sawit tanah air yang sedang melakukan penelitian untuk menciptakan jenis bibit sawit baru.

Target yang dikejar adalah bibit ini nantinya bisa meningkatkan produktivitas dari kelapa sawit. Pada akhirnya akan berdampak juga pada masyarakat sekitar khususnya petani sawit.

"Sebagai contoh, industri kelapa sawit di Indonesia terus melakukan penelitian dan pengembangan benih kelapa sawit strain baru untuk meningkatkan produktivitas," ujarnya

Mahendra menyebut, tak berhenti disitu, dengan hadirnya satu bibit baru akan berkontribusi juga pada cadangan minyak sawit global.

"Hal ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial, terutama bagi petani kecil, namun juga membantu melindungi cadangan lahan global, yang jumlahnya sangat terbatas untuk memenuhi permintaan minyak yang terus meningkat dengan jumlah yang tidak terbatas dan bahkan kurang dari itu," bebernya.

2 dari 4 halaman

Kolaborasi

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dalam OJK International Research Forum 2023, di Jakarta, Senin (25/9/2023). (Arief/Liputan6.com)

Lebih lanjut, Mahendra menyadari manfaat yang luas dari pengembangan riset. Meski, pada saat yang sama membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Seiring transisi Indonesia menuju perekonomian yang lebih maju, kemampuan penelitian baik di sektor publik maupun swasta terus meningkat dan kami menyadari bahwa manfaatnya jauh lebih besar daripada biayanya," kata Mahendra.

Maka dari itu, dengan tujuan yang sama, kata dia, perlu kolaborasi multipihak untuk mendorong pengembangan riset hingga inovasi di Tanah Air.

"Meskipun pada dasarnya terdapat elemen kompetitif dalam penelitian dan inovasi, kita harus berupaya untuk berkolaborasi sebanyak mungkin, setidaknya pada tingkat penelitian pra-kompetitif untuk berbagi manfaat ini," pungkas Mahendra.

3 dari 4 halaman

Minimnya Penelitian Membuat Negara Berkembang Tertinggal dari Negara Maju

20151104-OJK Pastikan Enam Peraturan Akan Selesai Pada 2015 — Petugas saat bertugas di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan pentingnya aspek riset dan pengembangan, termasuk pada inovasi. Pasalnya aspek ini menentukan perkembangan sebuah bangsa.

Mahendra menegaskan, pengembanga riset menjadi penting untuk mendukung pembangunan masyarakat. Tak cuma itu, riset juga jadi penentu sebuah negara maju.

"Kurangnya kapasitas penelitian, dalam banyak hal, menghambat pengembangan dari negara-negara berkembang," kata dia dalam OJK International Research Forum 2023, di Jakarta, Senin (25/9/2023).

4 dari 4 halaman

Tak Bisa Ikuti Negara Maju

Dia menyebut, lemahnya kapasitas untuk riset ini juga mempengaruhi perjalanan menuju inovasi dan hasil penelitian lainnya. Baik itu dalam bentuk produk, konsep, dan gagasan. Alhasil, negara berkembang masih tertinggal dari kemajuan riset negara maju.

"Kita belum mampu mengikuti inovasi dan hasil penelitian untuk berada di garis depan teknologi atau menghasilkan ide-ide untuk berkontribusi dalam membentuk masa depan generasi berikutnya," terangnya.

Di sisi lain, Mahendra menyoroti pentingnya komitmen untk mengembangkan research and development (RnD). Langkah ini tak saja mengatasi tantangan lingkungan tapi juga jadi kunci untuk mewujudkan kesejahteraan sosial jangka panjang.

"Tanpa hal ini, kita tidak akan mampu mengatasi perubahan iklim secara efektif dan memenuhi Sustainable Development Goals (SDGs) PBB pada saat yang sama," tegasnya.