Pemerintah Pegang 5 Janji Warga Pulau Rempang, Termasuk Dilibatkan Jadi Pengusaha

Sebagai bentuk konkret, Bahlil berjanji pada setiap investasi yang masuk maka akan ada multiplier effect dalam bentuk keterlibatan masyarakat setempat.

"Saya bilang ke investor, you harus libatkan mereka. Misal ada kontraktor setempat, tapi dia (kontraktor lokal) harus penuhi syarat ya, harus profesional. Kita prioritaskan pengusaha di sana yang memenuhi syarat," tuturnya.

"Bisa juga jadi supplier, (pengada) makanan. Itu akan diikat dalam AMDAL dan tak dapat dipisahkan dalam perjanjian. Syaratnya harus kolaborasi, bos," pungkas Bahlil

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta penyelesaian masalah di Pulau Rempang, Kepulauan Riau dilakukan secara kekeluargaan dengan mengedepankan hak dan kepentingan masyarakat.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan Jakarta, sebagaimana diungkapkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

“Tadi bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan, dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan,” kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dikutip dari Antara, Senin (25/9/2023).

Pertemuan dengan Tokoh Masyarakat Rempang

Dia mengungkapkan dalam pertemuan dengan para tokoh masyarakat di Rempang beberapa hari lalu, dirinya telah menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Rempang bukan penggusuran atau relokasi, melainkan penggeseran.

"Bukan penggusuran, sekali lagi. Kedua bukan juga relokasi, tapi adalah pergeseran. Kalau relokasi, dari pulau A ke pulau B. Tadinya kita mau geser relokasi dari Rempang ke Galang," tuturnya."Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," lanjut dia.

Sebelumnya, kesepakatan soal batalnya pemindahan warga Rempang ke Pulau Galang didapatnya pasca Bahlil bermukim selama dua hari di Pulau Rempang. Dari hasil diskusinya bersama warga, ia mendapati status tanah di sana merupakan warisan turun temurun, namun tidak bersertifikat.

"Saya sebagai anak kampung terenyuh juga, baru tahu jadi enggak ada sertifikat, enggak ada HGB (Hak Guna Bangunan) dari semua kampung. Maka kemudian kita formulasi kan kita geser ke satu kampung (Tanjung Banon), kita taro situ dengan sertifikat hak milik 500 meter per rumah," ungkapnya.

"Total KK-nya itu kurang lebih sekitar 800 KK yang kita lakukan tahap awal, kemudian kita geser ke perkampungan sebelah itu," imbuh Bahlil Lahadalia.