Mengenal Arti Bursa Karbon, Teknis Perdagangan, Tujuan hingga Peluang Bisnisnya

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia pada Selasa, 26 September 2023. Bursa karbon merupakan sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit karbon, dengan tujuan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.

Teknis perdagangannya, perusahaan yang menghasilkan emisi karbon dioksida dalam jumlah lebih sedikit dapat menjual kredit karbon kepada perusahaan yang menghasilkan banyak karbon dioksida.

Izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon telah diberikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023 lalu.

Sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, BEI sebagai Penyelenggara Bursa Karbon menyediakan sistem perdagangan yang transparan, teratur, wajar, dan efisien.

Selain memberikan transparansi harga, perdagangan Bursa Karbon juga memberikan empat mekanisme perdagangan, yakni Auction, Regular Trading, Negotiated Trading, dan Marketplace.

Bursa Karbon terhubung dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang memudahkan administrasi perpindahan unit karbon dan menghindari double counting.

Pelaku usaha berbentuk perseroan yang memiliki kewajiban dan/atau komitmen untuk secara sukarela menurunkan emisi gas rumah kaca, dapat menjadi pengguna jasa Bursa Karbon dan membeli unit karbon yang tersedia.

Peserta Bursa Karbon

Merujuk laporan OJK berdasarkan data dari Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero), terdapat 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang berpotensi ikut perdagangan karbon tahun ini. Jumlah ini setara dengan 86 persen dari total PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia.

Selain dari subsektor pembangkit tenaga listrik, perdagangan karbon di Indonesia kedepan juga akan diramaikan oleh sektor lain yang merupakan sektor prioritas pemenuhan nationally determined contribution (NDC), seperti sektor Kehutanan, Pertanian, Limbah, Migas, Industri Umum, dan yang akan menyusul dari sektor Kelautan.

Potensi Pendapatan

Jokowi menilai potensi perdagangan karbon di Tanah Air sangat besar, mengingat Indonesia punya banyak kekayaan nature based solution. Indonesia juga diklaim bisa menjadi satu-satunya negara yang 60 persen pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.

"Di catatan saya kurang lebih 1 giga ton CO2 yang berpotensi dikredit karbon dan bisa ditangkap," kata Jokowi.

Menurut perhitungannya, potensi perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia juga sangat besar. Bila dihitung bisa mencapai hingga Rp 3.000 triliun atau lebih.

"Potensi bursa karbon kita bisa capai potensinya Rp 3 triliun bahkan lebih, Rp 3.000 triliun. Rp 3.000 triliun, bahkan bisa lebih. Sebuah angka besar yang tentu jadi kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan arah dunia yang menuju ekonomi hijau," tutur Jokowi.