Sukses

Beli Beras Dibatasi 10 Kg per Hari, Stok Sekarat?

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan stok beras dalam negeri masih dalam posisi aman usai adanya pembatasan pembelian beras maksimal 10 kilogram (kg) per konsumen per hari di ritel modern.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan stok beras dalam negeri masih dalam posisi aman. Hal ini merespon kekhawatiran masyarakat setelah adanya pembatasan pembelian beras maksimal 10 kilogram (kg) per konsumen per hari di ritel modern.

 

"Stok beras aman," kata Erick Thohir saat meninjau operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diproduksi Bulog di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (4/10).

Erick mengatakan, ketersediaan beras di gudang Perum Bulog mencapai 1,7 juta ton untuk bulan Oktober. Jumlah cadangan beras ini akan meningkat 2 juta ton pada November mendatang.

"Jika melihat ketersediaan beras Perum Bulog sebesar 1,7 juta ton beras untuk Oktober dan 2 juta ton beras pada November," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan pangan senilai Rp 8 triliun. Bantuan ini akan menyasar 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Jumlahnya besar, mungkin diperpanjang nanti Desember dan Januari, ini lah solusi yang diberikan, bukan hanya bicara-bicara," tegasnya.

Pembatasan Beli Beras di Retail Modern Khusus Beras Bulog

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi buka suara terkait pembatasan pembelian beras di ritel modern maksimal 10 kilogram (kg) per hari per konsumen. Arief mengatakan, skema pembatasan beras di Superindo maupun Alfamart tersebut dikhususkan pada beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan oleh Perum Bulog.

"Untuk jenis beras yang dibatasi 2 pack di pasar ritel, hanya berlaku untuk beras SPHP yang dari Bulog," ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/10).

Adapun, untuk pembatasan pembelian beras komersial diserahkan ke masing-masing ritel. Dengan kata lain, pemerintah tidak akan melakukan intervensi pasar.

"Kalau untuk beras komersial, itu tergantung dari kebijakan ritel masing-masing," ucapnya.

Arief menerangkan, bahwa pembatasan pembelian beras SPHP yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini merupakan strategi pemerintah untuk memperluas jangkauan penyaluran. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Jokowi untuk memudahkan jangkauan masyarakat.

"Perlu dipahami beras SPHP ini berasal dari CBP yang digelontorkan secara luas ke masyarakat demi stabilisasi pasokan dan harga. Ini juga merupakan arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang memerintahkan agar beras pemerintah disalurkan secara masif," tutur Arief.

 

2 dari 4 halaman

Tindak Tegas Penimbun Beras, Erick Thohir: Wasit Saja Ketangkap, Apalagi Penimbun

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan peninjauan operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diproduksi Bulog di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (4/10).

Erick Thohir mengaku siap menindak tegas para penimbun yang ingin meraup keuntungan di tengah kenaikan harga beras.

"Kalau pemainnya begitu-begitu saja selalu cari uang cepat, nah ini harus diberantas. Sudah waktunya kita berantas mereka," tegas Erick.Erick mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk melakukan stabilisasi harga beras. Antara lain dengan operasi pasar berjalan disertai tindakan penegakan hukum.

"Kita libatkan semua, satgas, pemda, masyarakat untuk mulai mendorong supaya harga pangan bisa dijaga," ujar Erick.

Apalagi, pemerintah memiliki instrumen melalui satgas pangan yang dapat melakukan tindakan tegas. Hal ini untuk menciptakan efek jera bagi para penimbun beras milik pemerintah.

"Percuma ada satgas, kita sudah mendorong sama-sama. Wasit aja ketangkep, apalagi penimbunan beras," lanjutnya.

Erick menambahkan, pemerintah juga menempuh kebijakan impor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dia memastikan program impor beras oleh pemerintah tidak akan mengabaikan produksi dalam negeri.

"Jadi saya terus mendorong impor dan produksi harus satu data, tidak boleh beda data, kasian rakyat, kasian petani," tutup Erick.

 

3 dari 4 halaman

Masyarakat Menjerit Harga Beras Terus Naik

Diberitakan sebelumnya, sejumlah konsumen mengeluhkan harga beras yang masih terus mengalami kenaikan di Kota Serang, Banten. Konsumen tersebut berharap pemerintah dapat segera menurunkan harga bahan pokok tersebut. Salah seorang konsumen, Muhammad Somi mengatakan, harga beras terus mengalami kenaikan setiap harinya. Sedangkan beras ini menjadi makanan pokok yang dikonsumsi setiap harinya.

"Kalau bisa harga beras jangan naik, stabil saja. Karena ekonomi sudah cukup sulit, tidak naik saja masih banyak yang kekurangan, apalagi yang ekonomi bawah," katanya pula.

Sementara itu, penjual beras di Pasar Induk Rau, Bahrudin mengungkapkan, harga beras saat ini untuk kualitas medium Rp15.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp13.000 per kilogram.

Sedangkan untuk harga beras kualitas sedang berada pada kisaran Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp12.000 per kilogram, dan kualitas standar Rp13.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp10.000 per kilogram.

 

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

 

4 dari 4 halaman

Pembelian Dibatasi

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi mengungkap alasan adanya pembatasan pembelian beras di toko ritel moderen. Diketahui, masyarakat hanya bisa membeli 2-3 kemasan 5 kilogram (kg) dalam sekali transaksi.

Arief mengklaim langkah ini sebagai salah satu cara untuk mengatur belanja masyarakat agar lebih bijak berbelanja. Dia menegaskan kebijakan beli beras dibatasi hanya berlaku bagi beras medium dari Bulog atau SPHP.

"Kenapa harus dibatasi? Ini karena beras SPHP harganya telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 10.900 per Kg dan setiap rumah logikanya cukup dengan 2 pack. Apalagi kualitas beras SPHP Bulog ini berkualitas premium," ujar dia dalam keterangannya, Selasa (3/10/2023).

"Tentunya masyarakat kami ajak bersama untuk senantiasa berbelanja bijak, yang artinya sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu belanja berlebihan di atas kebutuhan normal," imbuh Arief.

 

Video Terkini