Bakal Dikuasai GBK, Nasib Karyawan Hotel Sultan Masih Belum Jelas

Liputan6.com, Jakarta Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mengaku masih belum mengetahui kelanjutan nasib karyawan dan pekerja di Hotel Sultan, pasca PT Indobuildco didesak mengosongkan lahan hotel bintang 5 tersebut.

Soal nasib karyawan Hotel Sultan, Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Kusumo mengatakan itu merupakan hal teknis. Sehingga ia belum bisa memutuskan apakah mereka nantinya bakal langsung masuk PPKGBK setelah Indobuildco angkat kaki, atau bagaimana.

"Ini bisa kami bicarakan dengan baik untuk masalah ini. Kenapa? Karena tentu Kemensetneg juga punya pengalaman-pengalaman, seperti di Taman Mini contohnya, bahwa karyawan tentunya hak-hak mereka sejatinya masih di bawah Indobuildco," ujarnya di Komplek GBK, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

"Tetapi kalau ke depannya bisa dimanfaatkan lebih baik bersama PPKGBK, tentu kami akan mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka," imbuh Rakhmadi.

Kawasan Terbuka

Ke depan, ia berjanji eks area lahan Hotel Sultan nantinya akan dibangun kawasan yang lebih terbuka untuk masyarakat. Menurut rencana detail tata ruang, sebagian area Hotel Sultan juga direncanakan akan kembali dipakai sebagai lahan komersial.

"Rencana induk itu sejatinya bagaimana kita optimalisasi aset di GBK lebih baik pada masyarakat. Secara RDTR ada area komersial," terang Rakhmadi.

"Kita ingin lebih baik lagi, masyarakat bisa masuk ke dalam, ruang terbuka hijau, aspek komersial, dan ruang untuk masyarakat. Syukur-syukur punya ikon atau landmmark baru di Jakarta," tuturnya.

2 dari 3 halaman

Hotel Sultan Bakal Dikosongkan, Tamu Tak Tahu Apa-Apa Jadi Rugi

Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) resmi memasang pelang dan spanduk di kawasan Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/10/2023). (Liputan6.com/ Ady Anugrahadi)

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mengimbau tamu untuk berhati-hati jika sedang atau ingin menginap di Hotel Sultan. Pasalnya, PPKGBK telah melakukan langkah persuasif meminta PT Indobuildco untuk mengosongkan Hotel Sultan yang telah habis masa hak guna bangunan (HGB).

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Kusumo mengatakan, pihaknya telah melakukan pemasangan spanduk atau plang yang bertuliskan, tanah di atas Hotel Sultan merupakan aset negara milik pemerintah berdasarkan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1/Gelora atas nama Sekretariat Negara.

"Itu sebabnya hari ini kami buat spanduk deklarasi, bukan saja kepada pemilik Indobuildco, kepada seluruh rakyat Indonesia atau penghuni daripada Hotel Sultan atau sejenisnya," tegas Rakhmadi di Kompleks GBK, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

"Mungkin ada department atau ada orang yang mau menginap di sana. Saya ingatkan Anda hati-hati, karena bukan tidak mungkin anda berpotensi untuk dirugikan kalau masih menggunakan hal tersebut," tegasnya.

Rakhmadi kembali menegaskan, PPKGBK ingin mengabarkan kepada publik bahwa tidak boleh ada seorang pun keluar/masuk tanpa seizin dari pemilik lahan. Dalam konteks ini ia mengarahkannya terhadap PT Indobuildco.

"Oleh karena itu, melalui kesempatan yang sangat penting ini kami minta kepada Indobuildco agar diberi kesempatan kepada manajemen secara persuasif untuk menyelesaikan tanggungjawabnya," pinta dia.

Indobuildco pun diingatkan agar tidak menduduki secara ilegal tanah eks HGB 26/Gelora dan HGB 27/Gelora. Sebab, ada banyak pasal-pasal terkait pidana umum memasuki dengan tanpa hak, menduduki tanpa hak, juga unsur-unsur pidana khusus tipikor.

"Itu lah sebabnya kami katakan kepada publik ini, semua, siapapun, kami telah pancangkan, yaitu spanduk supaya setiap orang kemudian hati-hati dan juga menghargai daripada perintah pengadilan, putusan daripada pengadilan tersebut," tuturnya.

3 dari 3 halaman

Manajemen Kaget

Direktur Umum PPK GBK Hadi Sulistia (baju batik merah) di Hotel Sultan. (Liputan6.com/ Ady Anugrahadi)

Sebelumnya, kuasa hukum PT Indobuildco pengelola Hotel Sultan, Amir Syamsudin mengaku kaget menerima informasi akan didatangi pihak Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) untuk segera mengosongkan Hotel Sultan hari ini, Rabu (4/10/2023).

PPKGBK juga akan memasang spanduk yang menegaskan Blok 15 merupakan barang milik negara.

"Saya kaget dan heran. Kok PPK GBK tidak mengirim pemberitahuan resmi. Saya justru tahu dari informasi media," ujar Amir Syamsudin dalam keterangannya, Rabu (4/10/2023).

Menurut Amir, dia dan manajemen Hotel Sultan kaget dengan sikap PPK GBK karena Senin 2 Oktober 2023, atau satu hari sebelumnya pemilik Indobuildco, Pontjo Sutowo baru bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud Md.

Demikian pula dengan kuasa hukum Indobuildco Amir Syamsudin dan Hamdan Zoelva juga baru bertemu dengan kuasa hukum PPK GBK. Meski belum ada kesepakatan, namun pertemuan itu menyiratkan adanya harapan menuju penyelesaian yang baik bagi kedua belah pihak.

Namun hasilnya justru sebaliknya. "Cara seperti itu jelas akan melanggar hak-hak keperdataan klien kami dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum," ujar Amir.

Terkait tindakan sepihak itu, tim kuasa hukum PT Indobuildco yang dipimpin Amir Syamsudin dan Hamdan Zoelva lalu menyurati Menko Polhukam Mahfud Md. Dalam surat bernomor 011/TKH-PTI/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 itu PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan meminta perlindungan hukum kepada Menko Polhukam.

Indobuildco juga berharap Menko Polhukam memerintahkan pihak PPK GBK menunda atau menghentikan langkah-langkah tersebut.