8 Fakta Sengketa Hotel Sultan, Nasib Karyawan Tak Jelas hingga Jokowi Diminta Turun Tangan

Sementara itu, Kuasa hukum PT Indobuildco, Amir Syamsudin mengaku kaget terkait informasi akan didatangi pihak Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) untuk segera mengosongkan Hotel Sultan pada Rabu (4/10).

"Saya kaget dan heran. Kok PPK GBK tidak mengirim pemberitahuan resmi. Saya justru tahu dari informasi media," ujar Amir Syamsudin dalam keterangannya, Rabu (4/10/2023).

Menurut Amir, dia dan manajemen Hotel Sultan kaget dengan sikap PPK GBK karena Senin 2 Oktober 2023, atau satu hari sebelumnya pemilik Indobuildco, Pontjo Sutowo baru bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud Md.

Demikian pula dengan kuasa hukum Indobuildco Amir Syamsudin dan Hamdan Zoelva juga baru bertemu dengan kuasa hukum PPK GBK. Meski belum ada kesepakatan, namun pertemuan itu menyiratkan adanya harapan menuju penyelesaian yang baik bagi kedua belah pihak.

100 Polisi Dikerahkan Saat Proses Pengosongan Hotel Sultan

Pada Rabu kemarin (4/10), 100 polisi dikerahkan untuk mengamankan pengosongan Hotel Sultan di GBK.

"Kita siapkan pengamanan, sementara 1 SSK (100 personel)," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Komarudin di Jakarta.

Dijelaskannya, pengerahan personel ditujukan untuk melakukan pengamanan dan mengantisipasi potensi gangguan yang mungkin terjadi saat pengosongan lahan.

"Kami siapkan konsep pengamanannya itu kegiatan dari GBK untuk memasang patok atau pelang di sana. Tentunya kehadiran kami di sini untuk memastikan bahwa tidak ada potensi-potensi ataupun gangguan terhadap kegiatan tersebut," terangnya.

Pada Rabu (4/10) Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) melakukan pemasangan spanduk atau plang di area Blok 15 Kawasan GBK.

Hal ini menjadi pemberitahuan pada PT Indobuildco bahwa lahan di Hotel Sultan sudah menjadi milik negara.

Adapun Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistiyo yang menjelaskan maksud pemasangan plang di beberapa titik sekitar Hotel Sultan.

Dalam spanduk tertulis, dinyatakan bahwa tanah ini aset negara milik Pemerintah RI berdasarkan Hal Pengelolaan (HPL) Nomor 1/Gelora atas nama Sekretariat Negara cq PPKGBK, dan telah dinyatakan sah oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 276 PK/PDT/2011.

"Nanti juga ada kontrol pos pengamanan terkait dengan deklarasi kepemilikan atau penguasaan hak lahan negara, dalam hal ini dari Kementerian Sekretariat Negara cq atau qq PPKGBK," kata Hadi.

"Jadi tanah ini adalah secara sah dan meyakinkan sudah melalui berbagai proses hukum, itu adalah tanah milik negara," dia menegaskan.Direktur Keuangan PPKGBK Hendry Arisandi mengatakan, pihaknya telah berkali-kali melakukan pendekatan persuasif kepada PT Indobuildco selaku perusahaan induk Hotel Sultan bahwa hak guna bangunan (HGB) yang dimilikinya telah berakhir.

Terkait nasib karyawan Hotel Sultan, Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Kusumo mengatakan itu merupakan hal teknis.

Sehingga ia belum bisa memutuskan apakah mereka nantinya bakal langsung masuk PPKGBK setelah Indobuildco hengkang, atau alternatif lain.

"Ini bisa kami bicarakan dengan baik untuk masalah ini. Kenapa? Karena tentu Kemensetneg juga punya pengalaman-pengalaman, seperti di Taman Mini contohnya, bahwa karyawan tentunya hak-hak mereka sejatinya masih di bawah Indobuildco," terangnya di Komplek GBK, Rabu (4/10).

"Tetapi kalau ke depannya bisa dimanfaatkan lebih baik bersama PPKGBK, tentu kami akan mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka," imbuh dia.

Sementara itu, Hotel Sultan hingga kini masih beroperasi dan melayani tamu menyusuk habisnya Hak Guna Bangunan (HGB) hotel tersebut.

Kabar itu diungkapkan oleh Kuasa hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva.

"Operasional hotel masih tetap jalan, saya bilang jalan saja terus. Agenda orang di sini orang sudah pesan dari 6 bulan yang lalu," kata Hamdan di Hotel Sultan, Rabu (4/10).

Menurutnya kewajiban terhadap tamu tetap harus dilaksanakan. "Tentu kami sangat menyesalkan, ini hotel yang masih ada tamu, jalan saja ditutup," sambungnya.

Hamdan mengungkapkan, seharusnya ada aturan hukum bahwa pemilik tanah, sehingga negara tidak boleh sewenang-wenang menutup jalan. Oleh karenanya ada hak masyarakat yang diambil yaitu tamu Hotel Sultan.

"Dengan segala keterbatasan yang ada, operasional hotel untuk memenuhi komitmen dari tamu yang sudah mengikat kontrak akan terus dilaksanakan," pungkasnya.

Presiden Jokowi Diminta Bantu Atasi Sengketa Hotel Sultan

Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva meminta atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi sengketa Hotel Sultan yang tengah terjadi antara Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) dan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo.

"Saya minta Presiden melihat masalah ini. Kami berharap kepada presiden untuk meluruskan ini," ujar Hamdan di Hotel Sultan, Rabu (4/10/2023).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menganggap sengketa Hotel Sultan dapat berimbas terhadap ketidakjelasan nasib karyawan hingga segala fasilitas yang telah terbangun.

"Ini karyawan, taman, hotel, ribuan punya keluarga. Apakah tidak berpikir nasib mereka gimana? Kan kasihan. Apakah pemerintah mau tanggung? Bukan kami bandel, tapi ini masalah kemanusiaan. Hukum tidak mengemis, hukum itu memanusiakan manusia," pinta Hamdan.