HUT TNI ke-78, Anggaran Pertahanan Indonesia Nomor 2 di ASEAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung penuh program modernisasi industri pertahanan Indonesia, termasuk lewat belanja alutsista. Namun, ia memberi catatan bahwa penggunaan APBN untuk itu juga perlu mempertimbangkan urusan lain yang bersangkutan dengan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Upacara Peringatan HUT ke-78 TNI di Monas, Kamis (5/10/2023).

Untuk urusan alutsista, Jokowi tak memungkiri jika modernisasi alat utama sistem persenjataan sangat diperlukan. Meskipun ia tak ingin alokasi anggaran untuk itu mengganggu prioritas yang lain.

"Untuk urusan alutsista, memang modernisasi alutsista sangat diperlukan. Tapi, keuangan negara, anggaran negara, APBN kita sangat terbatas, dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar," ujarnya dalam Upacara Peringatan HUT ke-78 TNI di Monas, Kamis (5/10/2023).

"Sehingga belanja alutsista harus dilakukan dengan bijak, baik besarannya maupun peruntukkannya," pinta Jokowi.

Jokowi menilai belanja dan modernisasi alutsista bukan hanya urusan keamanan negara saja. Lebih dari itu, RI 1 ingin menciptakan efek berganda alias multiplier effect di luar industri pertahanan.

"Modernisasi alutsista harus jadi bagian penting dari pengembangan investasi industri pertahanan di dalam negeri. Sehingga harus didorong transfer teknologi, harus didorong peningkatan SDM, dan harus diutamakan produk dalam negeri," ungkapnya.

Oleh karenanya, Jokowi juga meminta agar TNI hemat dalam membelanjakan uang negara, sekaligus menciptakan multiplier effect dalam penggunaan APBN. Karena selain di luar urusan keamanan, pemerintah ingin agar uang negara bisa turut mensejahterakan rakyat.

"Terkait dengan ini, saya minta agar anggaran yang dimiliki karena sulit dalam mengumpulkannya, sulit dalam mendapatkannya, dan merupakan uang dari rakyat. Sehingga sebisa mungkin harus dibelanjakan dan harus diputar kembali untuk rakyat," tutur Jokowi.