16 Proyek PSN Senilai Rp179 Triliun Siap Diresmikan, Ini Daftarnya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan sebuah proyek titipan.

"Ya ditunjuk saja proyek mana, yang nitip siapa," tegas Presiden singkat kepada wartawan usai menghadiri acara Istana Berbatik di depan Istana Merdeka Jakarta, Minggu malam.

Sebelumnya bakal calon presiden Anies Baswedan dalam acara Rakornas Masyumi yang ditayangkan kanal YouTube MASYUMITV, Sabtu (30/9) menyebut PSN harus berdasarkan rujukan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang serta Menengah.

Anies menyebut PSN adalah proyek yang baik secara substansi. PSN, menurut Anies, harus disusun secara transparan dengan melibatkan publik.

Namun dia mengatakan jika PSN tidak dikendalikan dengan baik, maka PSN akan menjadi titipan dari kanan dan kiri.

Sebelumnya, bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilangsungkan pemerintah pusat hingga berujung pada konflik agraria antara penduduk lokal dengan pemerintah di beberapa lokasi.

Hal itu, disampaikan Anies menjawab pertanyaan Jurnalis Najwa Shihab terkait dengan catatannya mengenai adanya 32 konflik agraria yang terjadi di Indonesia dan 11 konflik itu terjadi lantaran PSN, termasuk yang terbaru adalah PSN Rempang Eco City, di Pulau Rampang, Kepulauan Riau. 

"Apa ruang yang harus diperbaiki? Satu, penentuan program sebagai program strategis atau tidak, harus ada di tangan teknokrasi, bukan di tangan dunia usaha," kata Anies dalam acara '3 Bacapres Bicara Gagasan' di Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (19/9/2023).

Anies menjelaskan, memang PSN awalnya merupakan langkah baik dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan agar berdampak pada kesejahteraan warga. Namun, Anies menilai eksekusi PSN masih meninggalkan banyak catatan.

"Idenya untuk mempercepat itu fine. Itulah yang kita harapkan untuk bisa meraih kesejahteraan lebih cepat," ungkap dia.

Menurut Anies, ada ruang yang harus diperbaiki untuk melaksanakan PSN. Anies Baswedan berujar, penentuan program sebagai program strategis harus ada di tangan teknokrasi, bukan di tangan dunia usaha.

Oleh sebab itu, jika menjadi presiden terpilih pada 2024 nanti, Anies bakal membuka obrolan seluas-luasnya dengan berbagai pihak termasuk masyarakat terkait PSN.

"Jadi penentuan PSN-nya itu kunci. Lalu di situ perlu partisipasi publik. Kita seringkali tidak tahu kenapa sesuatu masuk menjadi PSN. Harus ada transparansi, agar program-program yang masuk PSN bisa dipertanggungjawabkan," jelas dia.

"Sehingga ini tidak akan menjadi tempat untuk titipan. kalau tempatnya jadi titipan, apa yang terjadi? Siapa saja bisa titip, dan kita tidak tahu prosesnya, apa dampaknya, semuanya masuk dalam kategori PSN," sambung Anies.

Anies meyakini, transparansi dan pelibatan publik menjadi kunci agar terselenggaranya PSN yang tidak menimbulkan konflik. Hal itu, kata dia harusnya dilakukan sejak penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Jadi gagasan PSN itu sendiri bukan gagasan yang bermasalah, tetapi kriteria masuk PSN-nya harus dibuat transparan, jelas," ucap Anies.