Subsidi LPG 3 Kg Berat, Pemerintah Ajak Swasta Bangun Jaringan Gas

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal untuk menanyakan progres terkait perluasan jaringan gas dan beban fiskal terhadap subsidi LPG 3 kg. Harapannya, dengan memperluas jaringan gas ke pelanggan rumah tangga bakal menurunkan beban negara dalam memberi subsidi tabung gas melon.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah semakin berat dalam menyalurkan bantuan dana untuk LPG 3 kg bersubsidi. Ia menggambarkan, alokasi subsidi untuk tabung gas melon pada 2023 saja bisa mencapai Rp 117 triliun.

"Tadi disampaikan bahwa beban fiskal ini terus meningkat karena konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama LPG subsidi. Dan di tahun 2022 kemarin (alokasinya) mencapai 7,8 juta ton," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Sementara untuk sambungan jaringan gas, Airlangga menambahkan, PGN saat ini baru melayani sekitar 835 ribu pelanggan rumah tangga. Jauh dari target pemerintah sebesar 4 juta pelanggan rumah tangga.

Sehingga, pemerintah akan inisiatif untuk melibatkan sektor swasta dalam perluasan jaringan gas. Dengan harapan, bakal lebih banyak pemanfaatan jargas rumah tangga sekaligus menekan beban subsidi LPG 3 kg.

"Jaringan gas diperluas. Karena kalau cuman sekitar 800 ribu terlalu rendah. Kan targetnya semula 4 juta. Cuma dengan capaian 800 ribuan ini target 4 juta tahun 2024 sulit tercapai. Jadi dari 835 ribu sambungan sekarang diharapkan bisa ditingkatkan jadi 2,5 juta," terangnya.

"Tetapi yang kerja nanti pihak swasta, pihak ketiga. Oleh karena itu Perpresnya akan diubah, sehingga pihak swasta pun nanti bisa melakukan KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha, untuk ikut serta)," ujar Airlangga.

2 dari 4 halaman

Tanggung Jawab Menteri ESDM

Untuk perluasan jaringan gas tersebut, peraturan presiden terkait nantinya akan menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai penanggung jawab dalam skema KPBU bersama swasta.

Jokowi juga nantinya akan mengatur harga gas di sisi hulu, khususnya kepada sektor swasta. Dalam hal ini, SKK Migas akan ditugasi untuk mendistribusikan harga gas di angka USD 4,72 per MMBTU untuk penyaluran pipa jargas.

"Karena harus meyakinkan mereka dapat harga gas di USD 4,72 (per MMBTU). Kalau tidak dapat di harga USD 4,72, tidak terjadi juga switching antara LPG dan jaringan gas," imbuh Airlangga.

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta agar eksplorasi terhadap lapangan minyak dan gas (migas) baru semakin dimasifkan. Sehingga negara tak lagi terlalu bergantung terhadap suplai impor untuk menyalurkan LPG 3 kg bersubsidi.

"Tentu bapak presiden meminta untuk menghitung bagaimana caranya agar lapangan-lapangan LPG, lapangan yang berpotensi memproduksi LPG atau LPG mini ini bisa terus didorong. Tentu harus ada kebijakan pembelian harga dari Pertamina. Beberapa hal itulah yang tadi diminta utk segera difinalisasi," pungkas Airlangga.

3 dari 4 halaman

Pembangunan Jaringan Gas Bumi Cisem Ruas Semarang-Batang Capai 96%

20160921-Pekerja Jaringan Pipa Gas PGN-Jakarta- Helmi Afandi — Pekerja merawat jaringan pipa gas milik Perusahaan Gas Negara (PGN) di Jakarta, Rabu (21/9/2016). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang (Cisem). Untuk tahap I, ruas yang tengah dibangun adalah Semarang-Batang.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengungkapkan, progres pembangunan pipa transmisi gas bumi Cisem Tahap I (ruas Semarang-Batang) telah mencapai 96%.

"Selanjutnya pemerintah akan melanjutkan pembangunan pipa gas Cisem Tahap II (ruas Batang-Kandang Haur Timur) setelah pembangunan pipa Cisem Tahap I rampung seluruhnya," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (16/7/2023).

Pemanfaatan pipa Cisem tahap I ini telah dinanti oleh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dengan proyeksi kebutuhan gas hingga 39,42 MMSCFD dari 26 perusahan di KEK Kendal hingga tahun 2026, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dengan proyeksi kebutuhan gas 25,83 MMSCFD dari 14 perusahaan di KITB Fase I hingga tahun 2028, serta kawasan-kawasan industri lainnya di sepanjang pipa transmisi Cisem tahap 1.

"Setelah pembangunan pipa Cisem tahap I ini selesai, kita manfaatkan dulu untuk industri di Batang dan Kendal yang membutuhkannya. Sementara untuk pasokan gas, berasal dari Jambaran Tiung Biru dan lapangan gas yang dikelola Husky-CNOOC Madura Limited (HCML). Belum lagi di utara Bali dan Lombok ada cadangan migas yang besar (WK Agung I dan II),"kata dia.

"Jadi harapannya kalau sudah berkembang, 10 tahun lagi bisa menggunakan gas dari lapangan tersebut," imbuh Tutuka.

4 dari 4 halaman

Tahap II

Sementara itu, pembangunan pipa gas Cisem Tahap II (ruas Batang-Kandang Haur Timur), Tutuka mengatakan bahwa direncanakan akan dimulai pada tahun 2024 dengan biaya sekitar Rp 3,3 triliun, dimana saat ini dalam tahap penyelesaian dan dimasukkan dalam APBN dengan skema multi years contract periode proyek 2024-2025. Dimana proses lelang akan dilakukan pada akhir tahun 2023 ini.

"Setelah pembangunan pipa Cisem tahap I dan II selesai, Pemerintah berencana membangun ruas pipa transmisi Dumai-Sei Mangke sepanjang 400 km. Nanti jika ruas Dumai-Sei Mangke selesai, gas yang kelebihan di Jawa Timur bisa ditransfer ke Jawa Barat, bahkan sampai Arun." jelasnya.

Pipa transmisi ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan aksesibilitas gas bumi yang sebagian besar berasal dari lapangan gas di Jawa Timur dapat sampai ke wilayah Jawa Tengah.