Mahfud Md dan Cak Imin, Cawapres di Pemilu 2024 yang Tak Punya Utang

Sementara itu, calon wakil presiden Muhaimin Iskandar yang juga sekaligus Ketua PKB dan Wakil Ketua DPR mencatat kekayaan Rp 27,28 miliar.

Kekayaan Muhaimin Iskandar terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 24,70 miliar. Ada 5 tanah dan bangunan yang merupakan hasil sendiri. Selain itu, Muhaimin juga memiliki kekayaan alat transportasi dan mesin senilai Rp 259 juta dan harta bergerak lainnya Rp 171,50 juta.

Muhaimin juga memiliki kas dan setara kas Rp 2,15 miliar. Ia tidak memiliki surat berharga dan harta lainnya. Demikian juga utang. Muhaimin Iskandar juga mencatat tidak memiliki utang. Dengan demikian, total harta Muhaimin Iskandar Rp 27,28 miliar.

Bila melihat dari laporan kekayaan Mahfud Md dan Cak Imin, dua tokoh yang maju sebagai calon wakil presiden (Cawapres) yang tidak memiliki utang.

Seiring pengumuman dari PDIP untuk calon wakil presiden, jadi sudah ada dua deklarasi calon wakil presiden yang disampaikan ke publik.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar telah diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi bakal calon presiden Anies Baswedan dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 pada Sabtu, 2 September 2023. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini diusung oleh Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), PKB, dan PKS.

Sementara itu, Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md didukung oleh PDIP, Partai Hanura, Partai Perindo dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menyiapkan anggaran untuk pemilihan umum (Pemilu) yang sudah bisa dicairkan pada 2023 dan 2024. Bahkan dia sudah menyiapkan anggaran tambahan jika Pemilu 2024 berlangsung 2 putaran.

“Kalau ada 2 putaran kita sudah ada dana kontijensi kalau sampai terjadi dua ronde karena itu anggarannya cukup signifikan,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2023). 

Meski begitu, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemilu dicairkan secara bertahap sesuai dengan siklus di masing-masing lembaga. 

“Anggaran Pemilu kita siapkan untuk 2023-2024, untuk penyelenggaraannya sendiri dari KPU, kemudian Bawaslu, kita mengikuti siklusnya, jadwalnya," kata dia. 

Pencairan dana pemilu di tahun 2023 sudah dilakukan pada Februari lalu. Dana tersebut digunakan untuk menyiapkan berbagai kebutuhan seperti logistik, distribusi orang, saksi dan lain-lain. 

Berbagai kebutuhan tersebut memang bagian dari tanggung jawab APBN dalam mendukung pesta demokrasi 5 tahunan.“Jadi ini semua perhelatan demokrasi ini sudah masuk dalam APBN yang sedang kita susun,” kata dia. 

Hanya saja, Sri Mulyani enggan membeberkan besarnya dana pemilu untuk tahun 2024. Termasuk besarnya dana persiapan untuk pilpres jika berlangsung 2 putaran di tahun depan. 

“Nanti bapak Presiden akan menyampaikan di DPR. Detailnya sebagian langsung masuk di K/L terkait, dan sebagian kita cadangkan dulu sebelum keluar, tidak akan dikeluarkan anggarannya," kata dia. 

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan Pemilu 2024 dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp25 triliun untuk tahun anggaran 2022 dan 2023.

Namun angka tersebut bersifat sementara karena alokasi untuk tahun anggaran 2024 masih dalam perhitungan.

"Anggaran untuk Pemilu kami sediakan memadai dan tentu tetap dengan bijaksana," ucap Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (3/2/2023), dikutip dari Antara.

Secara perinci, alokasi anggaran tersebut meliputi sebanyak Rp15,49 triliun untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebesar Rp6,91 triliun untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan senilai Rp2,61 triliun untuk kementerian/lembaga.

Sri Mulyani menyebutkan Pemilu 2024 akan diikuti 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh, yang diharapkan seluruhnya masuk dalam arena kompetisi politik untuk menawarkan kepada bangsa dan rakyat sebuah masa depan Indonesia dengan tata kelola yang baik dan pilihan-pilihan kebijakan yang baik.

Pemilu merupakan wujud dari sistem demokrasi yang sudah sepakati oleh Indonesia. Maka dari itu, perbedaan di dalamnya harus bisa diwadahi dalam sebuah demokrasi yang baik dan harus dijaga bersama.

Pada tahun ini, Indonesia sudah memasuki tahun politik yang seharusnya dijadikan upaya mematangkan demokrasi dan memperkokoh persatuan bangsa.

"Karena ini adalah negara kita sendiri, besar-kecil, jatuh-bangun, rusak-maju, tergantung dari kita. Jangan pernah menyalahkan orang lain, lihat diri kita, perbaiki diri kita," tutur Menkeu.

Dengan demikian, dirinya meyakini dalam Pemilu nanti semua pihak memiliki keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan untuk merayakan pesta demokrasi, bukan justru sebaliknya perang demokrasi, agar Indonesia bisa maju.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com