Kementan Galakkan Metode Pengendalian Ramah Lingkungan untuk Atasi Karhutla

Direktur Perlindungan Perkebunan Kementerian Pertanian, Hendratmojo Bagus Hudoro mengungkapkan bahwa dengan mempertimbangkan ilmu dan teknolohi, review terhadap Permentan perlu dulakukan untuk mendukung inovasi dan perubahan.

"Sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun sekarang ini dapat digantikan oleh teknologi mutakhir sehingga kebakaran lahan dan kebun dapat ditangani secara efisien," ungkapnya saat menyampaikan arahan Dirjen Perkebunan pada kegiatan penyempurnaan regulasi di Jambi (18/10/2023).

"Oleh karena itu, perlunya penyempurnaan regulasi untuk mengakomodasi terjadinya perubahan teknologi pemantauan dan pengendalian kebakaran seperti citra dan lain lain," jelas Bagus.

Permentan yang dimaksudkan untuk dilakukan penyempurnaan tersebut adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Salah satu substansi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar yang diusulkan untuk diubah yaitu pasal 21 ayat (2). Pasal tersebut sebelumnya megatur bahwa sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan menara pemantau api.

Saat ini, diubah menjadi sarana pemantauan titik panas meliputi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet, menara pemantau api, menara pengawas yang dilengkapi dengan kamera/CCTV, atau melalui penginderaan jarak jauh (potret udara/citra satelit).

"Kami berharap saran atau masukan untuk penyempurnaan substansi Permentan No. 5 Tahun 2018, serta dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak dalam menjalankan kebijakan yang berdampak luas ini," ujar Bagus.

Dinas yang membidangi perkebunan juga turut memberikan beberapa saran dan masukan terhadap Permentan Nomor 5 tahun 2018, salah satunya terkait pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar. Masukan yang diberikan adalah sebaiknya dibuat peraturan sendiri karena kegiatan PLTB berdampak pada 2 aspek yaitu PLTB saat kemarau berpotensi menimbulkan kebakaran lahan dan PLTB lebih perpotensi menimbulkan OPT terutama komoditi sawit.

Selain itu, penyempuraan substansi lainnya yaitu tentang pengaturan satgas di perusahaan perkebunan dan alternatif tempat penyimpanan air selain embung.

"Saya berharap hasil dari review regulasi ini dapat segera diselesaikan dan dilaksanakan langsung oleh pekebun dan perusahaan kelapa sawit agar kebakaran lahan ini bisa segera dikendalikan dan dioptimalkan," ungkap Bagus.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan bulan Oktober 2023, telah terdeteksi terjadi luas area terkena dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai angka 642.099,73 hektare.

(*)