Konflik Israel vs Palestina Jadi Biang Kerok BI Kerek Suku Bunga Acuan ke 6 Persen?

Alasan berikutnya, suku bunga acuan The Fed alias Fed Fund Rate (FFR) punya peluang 40 persen untuk kembali naik pada Desember 2023 mendatang. Kebijakan itu pun diprediksi akan dijaga tinggi hingga pertengahan 2024 nanti.

Selanjutnya, lonjakan imbal hasil obligasi global pun tidak hanya terjadi untuk obligasi jangka pendek, tapi yield obligasi jangka panjang juga semakin meningkat lantaran utang pemerintah di negara-negara maju semakin menguat.

"Kelima, aliran modal ke negara berkembang terhambat dan dana cenderung berpindah ke negara maju, dimana uang tunai adalah rajanya. BI juga menegaskan bahwa meskipun kebijakan moneter masih pro-stabilitas, kebijakan makroprudensial masih cenderung pro-pertumbuhan," tuturnya.

Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Oktober 2023 memutuskan menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) 25 basis poin menjadi 6 persen dari sebelumnya sebesar 5,75 persen.

"Rapat RDG Bank Indonesia pada 18-19 Oktober 2023 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dalam konferensi pers, Kamis (19/10/2023).

Sama halnya dengan BI7DRR, suku bunga Deposit Facility juga dinaikkan sebesar 25 basis poin menjadi 5,25 persen dari sebelumnya 5,00 persen, dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,75 persen dari sebelumnya 6,50 persen.

 Perry menegaskan, kenaikan tersebut untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkat tingginya ktidakpastian global, sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor.

"Sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 3,0±1 persen pada sisa tahun 2023 dan 2,5±1 persen pada 2024," ujarnya.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar diperkuat dengan efektivitas implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dan menurunkan rasio penyangga likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit pembiayaan lebih lanjut bagi pertumbuhan ekonomi nasioanl.

Demikian pula, digitalisasi sistem pembayaran terus ditingkatkan untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.