Buruh Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen, Pengusaha: Mustahil

Liputan6.com, Jakarta Kalangan pengusaha merespons usulan kelompok buruh yang meminta kenaikan upah minimum atau UMP 2024 naik 15 persen. Menurut pengusaha, hal tersebut tak bisa tercapai, imbas dari sejumlah tantangan.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan ekonomi Indonesia saat ini tengah dalam masa pemulihan. Sehingga, kenaikan upah minimum sebesar 15 persen dinilai terlalu tinggi.

"Kalau menyangkut kenaikan 15 persen, saya rasa ini sesuatu yang tidak mungkin ya karena kita tau pertama bahwa kondisi ekonomi kita ini kan baru pada proses pemulihan," ujarnya kepada Liputan6.com, Kamis (19/10/2023).

Dia mengatakan, tantangan saat ini adalah adanya pelemahan ekonomi dan pengetatan rantai pasok akibat kondisi gopolitik global. Salah satunya, Sarman merujuk pada dampak perang Rusia-Ukraina.

Hal itu disebut-sebut bersampak pada minimnya suplai pangan dan energi. Indonesia menjadi negara yang dikatakan Sarman ikut terdampak.

"Dan saat ini kita dihadapkan juga dengan perang Israel sama Hamas yang lagi-lagi juga nanti bisa juga akan berdampak pada harga minyak dunia, masalah harga pangan, ini akan mempengaruhi ekonomi nasional kita," jelasnya.

Formulasi UMP

Selain tantangan ekonomi global tadi, Sarman juga menyinggung soal formulasi penentuan upah. Menurutnya saat ini pemerintah sedang melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Hasil revisi nanti yang ditunggu-tunggu. Utamanya sebagai acuan perhitungan besaran kenaikan UMP 2024.

"Jadi kita juga berharap supaya teman-teman serikat pekerja juga dalam kondisi ekonomi kita saat ini harus realistis juga ya dalam meminta kenaikan UMP, karena kita tahu belum semua keuangan perusahaan itu pulih, masih belum pulih 100 persen. Karena kita tahu hampir 2,5 tahun kita diterpa oleh covid-19," pungkasnya.