Capres dan Cawapres Harus Paham Ekonomi? Ini Kata Ekonom

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mewanti-wanti para calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). Dia meminta pas petarung di kontestasi politik tak menyinggung isu upah minimum atau UMP 2024.

Dia meminta untuk isu upah minimum ini tisak dipolitisasi. Sarman menyebut, kalangan dunia usaha menolak hal tersebut.

"Jangan masalah UMP ini dibawa-bawa ke ranah-ranah politik atau sampai itu menjadi salah satu janji-janji politik yang disampaikan dalam rangka untuk menarik suara," tegasnya saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (19/10/2023).

Dia mengatakan, masalah UMP ini adalah tanggung jawab dunia usaha bersama dengan pihak terkait. Hal ini mengingat pengusaha merupakan salah satu faktor penting sebagai pemberi upah.

Dia meminta setiap pasangan Capres-Cawapres untuk menghindari untuk membawa-bawa isu terkait upah ini.

"Jangan, jangan, menurut hemat saya ini jangan sampai terjadi seperti yang dulu gituloh. Karena masalah upah ini adalah merupakan tanggung jawab dunia usaha dan dunia usaha lah yang mengetahui kemampuannya. Jadi para capres-cawaprws ini supaya menghindari isu-isu daripada upah ini," urainya.

Usul Pengusaha

Dia meminta, pasangan capres-cawapres untuk berfokus pada posisi untuk menyusun strategi meningkatkan daya tawar dari pekerja. Jika demikian, besaran upah pun akan mengikuti dengan sendirinya.

"Tapi bagaimana ktia jadikan tenaga kerja kita ini kedepan menjadi tenaga kerja yang memiliki skill, produktivitas, keahlian sehingha mereka kedepan juga tidak lagi tergantung dengan UMP," kata Sarman.

"Tapi mereka mampu mendapat penghasilan atau katakanlah gaji sesuai denga kemampuan sesuai dengan skill dan sesuai dengan keahlian yang dia miliki," sambung pengusaha itu.

Proses pendaftaran Capres-Cawapres untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dimulai pada 19 Oktober 2023. Setidaknya sudah ada dua pasang Capres-Cawapres yang akan mendaftar ke KPU untuk bisa bersaing di kontestasi Pilpres 2024.

Kedua pasangan tersebut yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Kedua pasangan tersebut telah resmi mendeklarasikan diri untuk majul dalam Pilpres 2024 mendatang.

Berikut sederet janji Cawapres Mahfud MD dan Cak Imin dalam Pemilu 2024 mendatang:

Janji Cawapres Mahfud MD

Dalam pidatonya saat diumumkan menjadi Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD mengungkapkan sejumlah hal, antara lain:

1. Melanjutkan Cita-CIta Indonesia Emas 2045

"Bung Karno dan Bung Hatta telah mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang emas kemerdekaan Republik Indonesia. Mas Ganjar dan saya bersama-sama seluruh rakyat Indonesia akan melanjutkan upaya mewujudkan cita-cita menuju Indonesia emas tahun 2045," tuturnya.

"Cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, dan beradab dalam rangka menyongsong Indonesia emas tahun 2045 akan terwujud jika kita memenuhi sejumlah syarat, yakni ideologi bangsanya kokoh, ekonominya baik, hukum dan keadilannya ditegakkan, politiknya demokratis, budaya gotong royongnya hidup serta mengendapkan persaudaraan," ungkap dia.

2. Penegakkan Hukum

"Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar maka setengah masalah dari bangsa ini insyaallah tuntas. Kalau hukumnya bagus, maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga misalnya di bidang sosial politik budaya pertahanan keamanan dan ekonominya," jelas Mahfud MD.

3. Pemberantasan Korupsi

"Prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi dalam implementasi penegakannya, memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Dalam pembangunan politik, negara kita menganut demokrasi di mana kekuasaan berada di tangan rakyat," kata Mahfud MD

Sementara itu, berikut daftar janji-janji manis Cak Imin dan Anies Baswedan sebagai Capresnya jika menang dalam Pemilu 2024:

1. Dana Desa Rp 5 Miliar

Bakal calon Wakil Presiden dari PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjanjikan dana desa nantinya akan naik menjadi Rp5 miliar per desa.

"Kami sudah menghitung dana desa untuk 2023 ini Rp2 miliar per desa cukup. Bisa meningkat drastis Rp5 miliar per desa. Ini target yang ingin diperjuangkan di pemerintahan baru," katanya saat mengadakan pertemuan dengan para kiai dan Ketua DPC PKB se-Jawa Timur di Gedung Futsal Ponpes Al Aqobah Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Minggu 10 September 2023, dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, Indonesia mempunyai alam yang kaya raya dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang besar. Sehingga, nominal Rp5 miliar bukan lah harga yang mahal untuk memajukan ekonomi.

"Karena apa? Alamnya kaya raya. Karena apa? APBN nya besar. Bayangkan dulu tiap desa cuma Rp250 juta. Di tangan Pak Halim bisa melonjak langsung jadi Rp2 miliar per desa," jelasnya."Ini contoh APBN, cuman Menteri aja bisa jualan kayaknya miliar. Apalagi wapres atau presiden," tambahnya

2. Kesetaraan

Capres Anies Baswedan mengaku saat ini tengah merumuskan apa saja yang akan dilakukan jika menjadi Presiden 2024. Rumusan ini tengah digodog oleh Cak Imin selaku pasangannya.

"Kita ingin Indonesia yang kemajuannya dirasakan oleh kita semua. Kita ingin ada kesetaraan kesempatan, kita ingin keluarga-keluarga di Indonesia dimanapun mereka berada ada kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapat pelayanan kesehatan yang baik, untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau, untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik. Kesetaraan ini yang menjadi visi kita," tutur Anies.