IMF Minta Maaf ke Indonesia, Ini Penyebabnya

Sebelumnya, Pernyataan terbaru Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, menyoroti adanya kritik dari Dana Moneter Internasional (IMF) terkait cara kerja kebijakan moneter Indonesia. 

Dalam pernyataannya, Perry menegaskan, Indonesia memiliki cara tersendiri untuk mengedalikan inflasi, salah satunya dengan mengatur kebijakan moneter, tidak hanya menaikan suku bunga, tetapi juga kebijakan nilai tukar rupiah, dan kebijakan pasar keuangan.

Ia pun mengakui pihaknya beberapa kali mengeluarkan kebijakan diluar jalur yang ada.

"Kita tidak peduli dengan pernyataan IMF," kata Perry dalam acara ASEAN Fest, dikutip Rabu (23/8/2023). 

"Apa yang kita lakukan, kami tahu anda lebih pintar, tapi kami lebih berpengalaman. kamu mungkin berpikir lebih pintar, tapi kami lebih berpengalaman, tapi kita juga menggunakan kebijakan moneter makroprudensial dan fiskal," sambungnya.

Melihat kebelakang, ini bukan pertama kalinya IMF mengeluarkan kritik terhadap kebijakan ekonomi Indonesia.

Beberapa waktu lalu, IMF mengkritik kebijakan hilirisasi di Indonesia, salah satunya terkait larangan ekspor nikel. 

IMF, dalam publikasi laporan Article IV Consultation, menyebutkan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan kebijakan itu secara bertahap dan tidak memperluasnya pada komoditas lain.

"Potensi manfaat jangka panjang dari kebijakan hilirisasi perlu dipertimbangkan terhadap biayanya, yang mencakup limpahan lintas batas," tulis IMF dalam laporan Article IV Consultation.

"Biaya fiskal dalam hal pendapatan (negara) tahunan hilang saat ini tampak kecil, dan harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini," jelas IMF. 

IMF mengatakan, diperlukan adanya analisa rutin terkait biaya dan manfaat dari hilirisasi, juga perlu diinformasikan dengan menekankan pada keberhasilan serta apakah ada urgensi perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.

"Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan limpahan lintas batas yang negatif," kata lembaga itu.

"Dalam konteks ini, pihak berwenang harus mempertimbangkan kebijakan dalam negeri yang mencapai tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah dalam produksi, dengan menghapus pembatasan ekspor secara bertahap dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tambah IMF.