Menteri Suharso Ungkap Studi Kelayakan LRT Bali Bakal Rampung Akhir 2023

"Jadi titiknya itu adalah dari bandara sampai dengan titik lokasi tempat parkir, sentral park di Badung. Kan di sana ada sentral parkir. Tapi sekarang juga ingin diperpanjang sampai di Mengwi. Sehingga hitungannya jadi berubah," terangnya.

Untuk panjang rel, Suharso memperkirakan fase pertama proyek LRT Bali akan terhampar antara 13-17 km. Namun perhitungan itu belum selesai.

Adapun moda transportasi baru ini dibangun untuk menghindari penumpukan penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Mengingat pada 2026, lapangan terbang tersebut akan melayani sekitar 24 juta penumpang per tahun.

"Iya, untuk mengatasi transportasi. Anda tahu sendiri, di Bali luar biasa (padat pengunjung), jadi public transportnya yang akan kita benahi. Termasuk juga untuk menurunkan emisi," pungkas Suharso.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menargetkan proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT) Bali mulai dibangun awal 2024. LRT Bali ini akan melintasi Bandara I Gusti Ngurah Rai.

"Kita harap groundbreaking early next year, kita bisa groundbreaking karena itu studinya sudah lama dilakukan, tapi karena terbentur COVID-19, tadi kita hidupkan lagi," kata Luhut dikutip dari Antara, Rabu (27/9/2023). 

Jika LRT di Bandara Ngurah Rai Bali tidak dibangun, maka akan terjadi penumpukan (stuck) penumpang mengingat pada 2026, bandara tersebut akan melayani sekitar 24 juta penumpang per tahun.

Presiden Jokowi, kata Luhut, dalam rapat pada Rabu ini sudah memerintahkan jajaran menteri agar melakukan studi lanjutan untuk LRT di Pulau Bali, dari Bandara Ngurah Rai ke Seminyak, atau kemungkinan hingga ke Canggu.

"Dari lapangan terbang sampai ke Seminyak dan kalau perlu nanti terus sampai ke Canggu itu 20 kilometer, dan nanti kita sedang pertimbangkan memasukkan harga tiket 1 dolar AS, 2 dolar AS, setiap penumpang pakai tidak pakai, sehingga dengan pembiayaan publik juga akan bisa jalan," kata Luhut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat tersebut meminta kereta LRT, kereta MRT, dan moda transportasi publik lainnya terintegrasi, sehingga memudahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.

Presiden juga meminta percepatan pembangunan infrastruktur penghubung transportasi publik dengan sarana dan prasaran yang memadai.

"Jembatan penghubung misalnya antara LRT Halim dengan Stasiun Kereta Cepat, kemudian juga penghubung Stasiun Kereta Api Manggarai dengan Transjakarta, penghubung Stasiun Tanah Abang dan Dukuh Atas, dan kita harus memastikan semuanya memiliki penerangan, memiliki lampu jalan, dan bisa melindungi dari hujan," ujar Menko Luhut.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kini tengah mematangkan rencana pembangunan proyek LRT Bali. Secara masterplan, pembangunan moda transportasi baru itu rencananya akan dimulai 2024 untuk waktu pengerjaan sekitar 3 tahun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan agar proyek LRT Bali dibiayai oleh pinjaman dalam negeri (PDN). Perusahaan BUMN, BUMD dan swasta juga nantinya akan terlibat dalam skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

"Pembiayaannya kita mengusulkan ada yang dari PDN untuk right off way. Kemudian ada dari kerjasama antar swasta, BUMN, dan daerah," ujar Suharso di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (9/10/2023).

Sejauh ini, kata Suharso, usul pembiayaan proyek masih datang dari dalam negeri. "Sampai hari ini belum (ada tawaran investasi asing)," ungkapnya.

Sehingga, PT KAI (Persero) nantinya akan jadi perusahaan tunggal pengelola LRT Bali, seperti yang dilakukan di LRT Jabodebek dengan membentuk manajemen baru.

"Iya, kita kan sudah ada pengalaman dengan LRT (Jabodebek)," imbuh Suharso.

Kendati begitu, Suharso belum bisa menyebut berapa nilai proyek yang bakal digelontorkan untuk membangun LRT Bali. Pasalnya, itu masih butuh perhitungan detil terkait biaya pengerjaan lantaran LRT Bali nantinya akan turut dibangun menembus tanah alias underground.

"Belum, sedang berproses, angkanya belum kita selesaikan. Sudah ada tapi belum bisa disampaikan. Kisaran kan per km meter berapa, karena itu kan ada yang di bawah tanah. Itu pasti harganya berbeda. Mereka belum selesai menyampaikan pada kami," tuturnya.