Tantangan Pengembangan Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga

Liputan6.com, Jakarta - Masa transisi energi saat ini, sejak satu dekade yang lalu Pemerintah sudah tanggap melalui program Jaringan Gas Bumi melalui pipa yang diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha pelanggan kecil. Pemerintah terus konsisten dengan mendorong pengembangan jargas karena Gas Bumi adalah energi bersih dan ramah lingkungan.

Menurut Soerjaningsih selaku Direktur Gas Bumi BPH Migas “Gas bumi ini jauh lebih bersih dan emisinya jauh lebih kecil, sehingga pada pembakaran hampir tidak ada partikel," kata beliau dalam Podcast Nusantara dengan tema Energi Bersih, Gas Bumi Jadi Andalan yang ditayangkan secara streaming, Jumat (20/10/2023).

Hal tersebut karena Gas Bumi memiliki rantai karbon yang lebih pendek dibanding dengan LPG. Dari sisi keamanan, Gas Bumi juga sangat aman karena sifatnya yang mudah menguap membuat Gas Bumi relatif lebih aman jika terjadi kebocoran

Selain sebagai energi bersih, program jargas juga salah satu jurus Pemerintah dalam menekan subsidi LPG yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 subsidi LPG tercatat sebesar Rp 67,6 Triliun, tahun 2022 meningkat hingga Rp 100,4 Triliun, dan 2023 dianggarkan mencapai Rp 117,85 Triliun

Soerjaningsih mengungkapkan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai lembaga yang mendapat mandat untuk mengatur dan menetapkan pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi menghadapi sejumlah tantangan yang cukup berat dalam pengembangan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, yaitu antara lain : Biaya Investasi yang cukup besar dalam membangun jaringan yang massif di pemukiman penduduk, kendala Perizinan didaerah yang tidak sebentar, willingness to pay masyarakat rendah karena masih mem-benchmark dengan HET LPG subsidi, dan volume pemakaian pelanggan yang relatif kecil (14 m3 per bulan).

Meskipun berdasarkan data di lapangan bahwa masyarakat selalu kesulitan untuk mendapatkan LPG dengan harga HET, rata-rata masyarakat mendapatkan LPG 3 Kg di pasaran dengan harga di atas dari harga jargas hasil penetapan dari BPH Migas, dimana penetapan harga jargas untuk kategori RT-1 sebesar Rp 4.424 per m3 jika dibandingkan dengan LPG 3 Kg di pasaran sebesar Rp 5.593 per m3

Bisa Dinikmati Masyarakat  

Soerjaningsih melanjutkan, meskipun banyak tantangan yang harus dipecahkan, BPH Migas telah menetapkan harga Jargas untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil di 69 Kabupaten dan Kota yang berdampak bagi 758.189 Sambungan Rumah Tangga di Indonesia (per-Juni 2023) yang artinya program jargas pemerintah telah berhasil dilaksanakan untuk membuat gas bumi dapat dinikmati bagi masyarakat.

Terakhir Soerjaningsih menyampaikan bahwa dalam rangka menghadapi tantangan yang ada maka diperlukan harmonisasi dan klasterisasi pendistribusian dan kuota LPG bersubsidi pada wilayah Jargas existing untuk mendorong daya saing program Jargas, dukungan regulasi dan kemudahan perizinan dari Pemda Kab/Kota, peningkatan volume pemakaian pelanggan tidak hanya pelanggan RT Jargas yang didukung peningkatan diversifikasi pasar PK untuk usaha komersil,retail (cluster perumahan elite, restaurant, hotel, cafe, ritel dsb) maupun usaha mikro lain dengan salah satu caranya melalui pemanfaatan aset Jargas APBN sebagai infrastruktur penopang skema penetrasi pelanggan baru dalam wilayah eksisting.