Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah akan meluncurkan paket kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk memitigasi dampak kemarau panjang akibat El Nino.
“Terjadinya El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi. Maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos,” kata Sri Mulyani dikutip dari Antara, Jumat (27/10/2023).
Baca Juga
Selain El Nino, paket kebijakan APBN juga ditujukan untuk memitigasi dampak gejolak ekonomi global serta perlambatan ekonomi China. Menkeu menyebut tingginya suku bunga di negara maju dan melemahnya outlook perekonomian global menimbulkan dampak yang sangat terasa di dalam perekonomian dan masyarakat.
Advertisement
Paket kebijakan tersebut terdiri dari tiga paket. Pertama, paket penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi.
Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat sebesar 10 kg selama bulan Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun.
Sedangkan BLT akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan selama November-Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.
Paket kebijakan kedua ditujukan untuk mengoptimalkan peran UMKM melalui percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menkeu menargetkan KUR pada tahun ini dapat mencapai Rp297 triliun.
Adapun paket kebijakan ketiga, yaitu penguatan sektor perumahan untuk mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan dan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah.
Bentuk kebijakannya yaitu pemberian PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) untuk penjualan rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar. Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pemerintah juga memberi Bantuan Biaya Administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp 4 juta per rumah.
Terakhir, dukungan juga diberikan pada penambahan target bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) untuk masyarakat miskin sebanyak 1.800 rumah.
“Berbagai langkah-langkah ini yang kita lakukan untuk terutama sektor konstruksi, tapi juga di bantalan bantalan sosial, kami berharap bisa membuat perekonomian kita bertahan dari guncangan ketidakpastian global,” ujar Sri Mulyani.
Menakutkan, 22 Negara Setop Ekspor Beras Dampak El Nino
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dampak nyata perubahan iklim yaitu kekeringan berkepanjangan El Nino mulai dirasakan. Salah satu yang tampak nyata adalah produksi beras di berbagai negara mengalami penurunan.
"Perubahan iklim yang dulunya kita anggap sesuatu yang masih absurd tetapi sekarang sudah nyata. Kekeringan super El Nino betul-betul kita rasakan dan produksi beras turun hampir di semua negara," kata Jokowi dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023, di Hutan Kota By Plataran, Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Kata Jokowi, saat ini sebanyak 22 negara mengerem ekspor berasnya. Menurutnya, kondisi tersebut tidak pernah diperhitungkan, sehingga hal itu menjadi tantangan yang harus dihadapi Indonesia.
"22 negara mengerem, men-setop tidak ekspor berasnya lagi. Inilah kondisi-kondisi yang dulunya tidak pernah kita hitung tetapi muncul kemudian," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut cadangan beras di gudang Bulog saat ini masih kurang, meski sudah ada 1,7 ton. Dia mengatakan pemerintah masih harus menambah cadangan beras nasional hingga 1,5 juta ton hingga akhir tahun.
Advertisement
Produksi Nasional Turun
"Tapi memang masih kurang sehingga dari stok yang ada di Bulog saat ini 1,7 juta ton masih menambah lagi, sampai akhir tahun kira-kira 1,5 juta ton," kata Jokowi saat meninjau panen padi di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Minggu (8/10/2023).
Salah satu cara menambah cadangan beras yakni, dengan melakukan impor. Jokowi menjelaskan bahwa produksi beras nasional menurun karena dampak kemarau panjang akibat fenomena El Nino.
"Tapi sekali lagi karena El Nino produksinya tetap menurun, tetap berkurang. Tapi enggak ada masalah karena cadangan kita di Bulog juga masih banyak 1,7 juta ton," tutup Jokowi.