Tahap I Rampung, Proyek Pipa Gas Cisem Tahap II Dimulai di 2024

Arifin juga mengungkapkan, Kementerian ESDM sedang mempersiapkan pembangunan pipa gas ruas Dumai-Sei Mangke di Sumatera bagian utara.

Jika hal tersebut sudah selesai dilakukan, maka akan meningkatkan pemanfaatan gas domestik, karena sudah terhubung dari Jawa Timur hingga Sumatera bagian utara.

"Selama ini, Sumatera bagian utara itu kebutuhan gasnya disupplai dari pengapalan 16 kargo LNG dari Papua dan Kaltim," imbuhnya, saat Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Ad-Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri BUMN Erik Thohir di Kantor Kementerian ESDM pada Senin (30/10).

Total anggaran yang akan digunakan untuk pembuatan pipa gas Dumai-Sei Mangke sebesar Rp 6,6 triliun, dan akan menyalurkan potensi gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) Agung dan Andaman di Aceh untuk dimanfaatkan di Jawa dan Sumatera.

Jika pipa gas sudah tersambung dari Sumatera hingga Jawa Timur, maka akan ada penambahan penerima jaringan gas kota (jargas) di Cisem sebanyak 300 ribu sambungan rumah tangga (SR) dan Dumai-Sei Mangke sebanyak 600 ribu SR.

Dari angka tersebut akan mengurangi subsidi LPG 3 kg sebanyak Rp 630 miliar per tahun, dan akan menghemat devisa impor LPG sebesar Rp 1,08 triliun per tahun.

Pembangunan jaringan gas bumi (Jargas) akan terus diperluas menyusul urgensi pemanfaatan energi bersih serta menekan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg). Pemerintah pun menetapkan 2,4 juta Sambungan Rumah Tangga (SR) bisa terealisasi hingga tahun 2024.

Guna merealisasikan perluasan jargas tersebut, Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

 Revisi dilakukan untuk memungkinkan badan usaha swasta dapat juga membangun jaringan gas kota (Jargas) untuk masyarakat menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Dengan Perpres yang ada, KPBU tidak bisa masuk dalam skema. Nah sekarang, Perpresnya akan direvisi sehingga KPBU bisa berjalan," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (13/10/2023).

Arifin berharap dengan banyaknya pihak-pihak terlibat dalam membangun jaringan gas kota termasuk dengan pihak swasta, maka pembangunan jargas dapat lebih banyak dan massif.

"Dengan adanya (revisi Perpres) ini, kita bisa mengeroyok target pembangunan jargas yang sudah ditetapkan. Jadi selain porsinya Pertamina Gas Negara (PGN), nanti KPBU ada. Kita dari Kementerian ESDM jugaa harapkan ada anggaran dari APBN yang bersumber dari PNBP kita bisa dipakai untuk membangun Jargas. Dengan "keroyokan" itu targetnya itu bisa banyak,"harap Arifin.

Program pembangunan jaringan gas kota merupakan proyek pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG), Program ini telah dilaksanakan Kementerian ESDM c.q Ditjen Migas sejak tahun 2009 dan hingga saat ini total telah terbangun 662.431 SR.

Tujuan pembangunan jargas adalah memberikan akses energi kepada masyarakat, menghemat pengeluaran biaya bahan bakar gas bumi, membantu ekonomi masyarakat menuju ekonomi masyarakat mandiri dan ramah lingkungan dan mengurangi beban subsidi BBM dan/atau LPG pada sektor rumah tangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Pemerintah akan terus melakukan upaya untuk meningkatkan jangkauan jaringan gas rumah tangga. Untuk mencapai hal itu, Pemerintah akan turut melibatkan pihak swasta dalam implementasinya. 

Menko Airlangga bercerita, saat rapat internal dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, disampaikan bahwa beban fiskal terus meningkat karena konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama LPG subsidi.

"Di tahun 2022 kemarin mencapai 7,8 juta ton untuk yang subsidi, sedangkan yang non subsidi turun terus, yang kemarin sekitar 580 ribu ton. Nilai subsidi diperkirakan pada tahun ini bisa mencapai Rp117 triliun,” ungkap Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Kamis (12/10/2023).

Selain itu, tingkat kemajuan jaringan gas untuk sambungan ke rumah-rumah sejauh ini baru mencapai 835 ribu rumah. Jaringan gas tersebut terdiri atas 241 ribu yang pendanaannya berasal dari PGN dan 594 ribu yang pendanaan berasal dari Pemerintah.