Sukses

BPS: Daya Beli Petani Naik pada Oktober 2023

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Oktober 2023 di angka 115,78. Angka ini naik 1,43 persen dibanding Nilai Tukar Petani bulan sebelumnya.

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Oktober 2023 di angka 115,78. Angka ini naik 1,43 persen dibanding Nilai Tukar Petani bulan sebelumnya. NTP adalah indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan.

"Kenaikan NTP Oktober dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 1,67 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,24 persen," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/11/2023).

Pada Oktober 2023, NTP Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kenaikan tertinggi (2,53 persen) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan terbesar (1,16 persen) dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya.

Sejalan dengan kenaikan NTP, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp 13.372 per kilogram (kg), naik sebesar 3,65 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp13.012 per kg atau naik sebesar 2,57 persen.

"Dibandingkan dengan Oktober 2022, rata-rata harga beras di penggilingan pada Oktober 2023 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing naik sebesar 28,54 persen, 29,55 persen, dan 30,11 persen," ungkap Pudji.

Adapun, rata-rata harga gabah kering panen (GKP)  di tingkat petani Rp6.851 per kg atau naik 5,16 persen selama Oktober 2023. Pun, di tingkat penggilingan Rp6.995 per kg atau naik 4,69 persen dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

"Untuk rata-rata harga gabah kering giling (GKG)di tingkat petani Rp7.703 per kg atau naik 4,29 persen. Kemudian, di tingkat penggilingan Rp7.818 per kg atau naik 4,26 persen," pungkas Pudji.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

OJK Luncurkan Kredit-Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian di Bali

Sebelumnya, OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara meluncurkan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) Pertanian Kepada Petani Padi hari ini, Jumat (27/10/2023). Peluncuran ini dilakukan dalam acara Bali Financial Experience Festival (BALI FINEF) 2023 di Gedung Mario Kabupaten Tabanan.

Peluncuran Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, didampingi oleh Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Kristrianti Puji Rahayu, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Provinsi Bali I Nyoman Sudharma, serta pengurus dan anggota FKLJK Provinsi Bali.

Untuk diketahui,  Bali Financial Experience Festival (BALI FINEF) 2023 merupakan puncak perayaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2023 di Provinsi Bali.

“Ke depan KPSP di Kabupaten Tabanan, diharapkan dapat menjadi solusi untuk permasalahan yang dihadapi petani dengan sasaran petani padi yang berada di kelompok subak yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah (irigasi),” kata Mirza.

KPSP sektor pertanian ini diharapkan bisa mendongkrak kredit/pembiayaan sektor pertanian di Bali yang masih sangat rendah yaitu hanya 5,13 persen dari portofolio kredit industri di Bali. Jumlah ini masih jauh dibandingkan dengan kredit di sektor penunjang pariwisata (akomodasi, makan dan minum) yang porsinya mencapai dua kali lipat. Keberadaan KPSP diharapkan bisa membantu permodalan bagi petani ketika akan memulai musim tanam padi.

Sebelumnya, pada Juni 2021 OJK telah mengeluarkan Generic Model Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) Pertanian yang menjadi acuan bagi program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di sektor pertanian.

3 dari 3 halaman

Bulan Inklusi Keuangan

Dalam rangka BIK 2023, OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara bersinergi dengan industri jasa keuangan di Bali telah melaksanakan lebih dari 300 kegiatan edukasi dan inklusi keuangan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berbagai kegiatan edukasi dan inklusi keuangan telah dilakukan yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM dan ibu rumah tangga serta edukasi kepada pelajar melalui Learning Management System OJK dalam bentuk lomba LMSKU OJK Championship (LOC) Tahun 2023 dengan peserta mencapai 2.600 pelajar, edukasi dalam bentuk KKN Literasi Inklusi dengan Universitas Udayana di 10 desa di Bali. Selain itu, juga diadakan kelas UMKM Bali Nadi Jayanti sebagai inkubator dalam menciptakan UMKM yang tangguh.

Kristrianti Puji Rahayu dalam sambutannya mengatakan OJK terus berupaya mendorong perluasan jangkauan akses keuangan melalui TPAKD yang telah terbentuk di provinsi dan 9 Kabupaten/Kota di Bali.

“Dalam rangka memberdayakan komunitas difabel, OJK bersama TPAKD juga memberikan pendampingan dan akses pembiayaan kepada penenun dan peternak difabel dalam program Ekonomi Keuangan Inklusif. No one left behind!,” kata Kristrianti Puji Rahayu.

Berbagai program juga telah dilakukan dan menyasar seluruh komponen masyarakat seperti program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). PT BPD Bali memperoleh penghargaan KEJAR nasional, program sampahmu produk keuanganmu, dan program optimalisasi KUR kepada petani bawang.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini