37 Proyek Strategis Nasional Senilai Rp 174 Triliun Rampung di 2024

Menko Airlangga menargetkan adanya 37 proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp 174 triliun yang bisa diselesaikan hingga 2024 (dok: Maul)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan adanya 37 proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp 174 triliun yang bisa diselesaikan hingga 2024.

Airlangga memproyeksikan, hingga akhir tahun ini akan ada 12 PSN senilai Rp 23 triliun yang akan diselesaikan. Lalu, masih ada sisa 25 proyek strategis nasional lagi yang ditargetkan rampung hingga penghujung 2024.

"Penyelesaian PSN sampai tahun 2024 direncanakan tambahan 25 proyek sebesar Rp 151 triliun. Kemudian sampai Desember (2023), ada 12 proyek lagi sekitar Rp 23 triliun. Jadi (total) ada Rp 174 triliun," jelasnya selepas membuka kegiatan puncak Konstruksi Indonesia 2023 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Adapun berdasarkan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, terdapat 211 proyek dan 13 program dalam daftar PSN dengan estimasi total nilai investasi sebesar Rp 5.746,9 triliun.

Proyek-proyek tersebut tersebar di beberapa sektor di antaranya pembangunan infrastruktur konektivitas seperti pelabuhan, jalan tol, kereta api, dan bandar udara, peningkatan ketahanan energi, pengembangan kawasan dan hilirisasi industri, dan penyediaan infrastruktur dasar.

Mayoritas KPBU

Menko Airlangga mengatakan, mayoritas PSN yang ada atau sebanyak 170 diantaranya turut mendapat suntikan investasi melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Nilai investasi untuk 170 PSN tersebut mendekati angka Rp 1.300 triliun.

"Sampai Oktober 2023 terdapat 170 PSN yang investasi Rp 1.299,4 triliun, dan proyek dalam tahap konstruksi ada 61 proyek," imbuh Airlangga.

Ia berharap, kelanjutan proyek strategis nasional ini akan memberi kepastian pembangunan infrastruktur, meskipun negara nantinya akan berganti kepemimpinan.

"Pembangunan berkelanjutan harus sustain dan didukung keberlanjutan. Sehingga kita bisa dorong masyarakat di sekitar proyek untuk bisa menikmati hasil," pungkas Menko Airlangga.

2 dari 3 halaman

Jokowi Tantang Anies Tunjukkan Proyek Titipan di PSN

Kemesraan Presiden Jokowi dan Anies Baswedan Saat Tinjau Lintasan Sirkuit Formula E — Presiden Joko Widodo berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta saat meninjau lokasi sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta, Senin (25/4/2022). Jokowi mengatakan pemerintah masih memiliki waktu hingga awal Juni untuk menyelesaikan trek balap mobil Formula E itu. (Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab kritikan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berujung pada konflik agraria. Transparansi dan isu titip proyek pun menjadi sorotan.

“Ya ditunjuk saja proyek mana yang nitip siapa,” tutur Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023).

Sebelumnya, bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilangsungkan pemerintah pusat hingga berujung pada konflik agraria antara penduduk lokal dengan pemerintah di beberapa lokasi.

Hal itu, disampaikan Anies menjawab pertanyaan Jurnalis Najwa Shihab terkait dengan catatannya mengenai adanya 32 konflik agraria yang terjadi di Indonesia dan 11 konflik itu terjadi lantaran PSN, termasuk yang terbaru adalah PSN Rempang Eco City, di Pulau Rampang, Kepulauan Riau.

"Apa ruang yang harus diperbaiki? Satu, penentuan program sebagai program strategis atau tidak, harus ada di tangan teknokrasi, bukan di tangan dunia usaha," kata Anies dalam acara '3 Bacapres Bicara Gagasan' di Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (19/9/2023).

3 dari 3 halaman

Banyak Catatan

Presiden Jokowi Tanggapi Kritik Anies Soal PSN

Anies menjelaskan, memang PSN awalnya merupakan langkah baik dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan agar berdampak pada kesejahteraan warga. Namun, Anies menilai eksekusi PSN masih meninggalkan banyak catatan.

"Idenya untuk mempercepat itu fine. Itulah yang kita harapkan untuk bisa meraih kesejahteraan lebih cepat," ungkap dia.

Menurut Anies, ada ruang yang harus diperbaiki untuk melaksanakan PSN. Anies berujar, penentuan program sebagai program strategis harus ada di tangan teknokrasi, bukan di tangan dunia usaha.