Sederet Capaian Bappebti hingga Oktober 2023

Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola perdagangan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia melalui diterbitkannya Peraturan Bappebti (Perba) No. 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka yang mengatur perdagangan CPO di Bursa Berjangka lokal secara voluntary. 

"Kebijakan perdagangan CPO harus cepat beradaptasi dengan kondisi pasar yang dinamis. Kebijakan ini juga harus dipastikan mendukung Indonesia menjadi barometer harga CPO dunia. Kita harus mengoptimalkan nilai ekonomi dan perdagangan CPO bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Didid.

Didid menekankan manfaat kebijakan perdagangan CPO melalui bursa berjangka, yaitu terbentuknya harga acuan (price reference) CPO yang transparan, akuntabel, dan real time. Saat ini, perdagangan CPO di Indonesia masih mengacu pada harga referensi dari luar negeri sehingga menjadi tidak transparan, tidak real time, dan sering menimbulkan under pricing.

Harga acuan ini dari sisi hulu diharapkan dapat memperbaiki harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan harga acuan biodiesel yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara lebih akurat. 

Sedangkan, dari sisi hilir, terbentuknya harga acuan CPO dari transaksi di Bursa Berjangka CPO Indonesia ini juga dapat digunakan untuk penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) lebih jelas dan mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak.

Meskipun transaksi CPO di Bursa Berjangka bersifat sukarela, pemerintah optimistis pelaku usaha akan berpartisipasi dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Pemerintah juga telah menetapkan Bursa CPO Indonesia yang akan mengatur serta menyelenggarakan perdagangan CPO melalui bursa berjangka.

"Meskipun bersifat sukarela, namun kami yakin seluruh pelaku usaha bersedia berpartisipasi dalam upaya menegakkan marwah CPO di Indonesia. Kami juga mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pengusaha pabrik kelapa sawit ikut serta dalam Bursa CPO Indonesia ini. Hal ini karena perdagangan di bursa akan menempatkan penjual dan pembeli pada tingkat yang sama. Selain itu, juga memiliki kekuatan tawar yang sama karena perdagangan melalui bursa akan mempertemukan penjual dengan pembeli," kata Didid.

Didid menyampaikan, pada 9 Oktober 2023, Bappebti telah menerbitkan persetujuan Bursa CPO kepada PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BCPO/10/2023. Menurutnya, saat ini sudah bergabung 20 pelaku usaha CPO yang siap untuk berdagang melalui Bursa CPO Indonesia. 

"Ini tentunya menjadi langkah awal yang baik. Bursa ini tidak mulai dari nol. Hal ini juga menunjukkan bahwa sudah ada keinginan kuat dari pelaku usaha untuk mewujudkan perdagangan CPO lebih adil dan transparan," ujar dia.

Didid mengatakan, bursa berjangka beroperasi lebih cepat dari target waktu yang semula dijadwalkan pada 23 Oktober 2023. Selanjutnya, Bappebti menargetkan pada triwulan pertama 2024 harga acuan CPO sudah terbentuk.

Saat ini, transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) masih mendominasi transaksi PBK di Indonesia. Namun, proporsinya semakin berkurang. Artinya, transaksi multilateral mulai menunjukkan peningkatan yang positif. Hal ini dapat dilihat dalam enam tahun terakhir yang menunjukkan volume transaksi multilateral selalu mengalami kenaikan dari 16,09 persen pada 2019 menjadi 27,26 persen pada 2023.

Hal tersebut menjadi perhatian Bappebti untuk terus berupaya serta bersinergi dengan pelaku usaha, kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan transaksi multilateral melalui perdagangan komoditas strategis unggulan Indonesia melalui bursa berjangka seperti CPO, kopi, kakao, karet, dan lain-lain. 

Bappebti juga telah melakukan perbaikan dalam tata kelola SPA antara lain melalui penerbitan Perba Nomor 6 Tahun 2023 yang salah satunya mengharuskan pelaku usaha melakukan peningkatan integritas keuangan terkait dengan modal, sertifikasi ISO 27001, penguatan Know Your Customer (KYC) melalui sistem pengenal wajah dan suara.

Penanganan Pengaduan Bappebti

Bappebti berkomitmen mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat terkait PBK. Dari 23 laporan masyarakat kepada Ombudsman, delapan laporan sudah selesai dan 15 lainnya masih dalam proses (pemeriksaan, penyidikan, dan evaluasi).

Selain itu, Bappebti juga tengah gencar melakukan penguatan literasi kepada masyarakat terkait investasi di bidang PBK untuk memberikan edukasi investasi tidak berizin dalam rangka mengantisipasi kerugian masyarakat dan mengurangi jumlah pengaduan.

Bappebti telah memblokir 1.726 domain situs web entitas ilegal di PBK pada Januari—Oktober 2023 dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika. Langkah tersebut merupakan upaya strategis Bappebti dalam mencegah potensi kerugian di masyarakat akibat kegiatan ilegal bidang PBK.

"Bappebti terus melakukan pengawasan dan pengamatan secara rutin dan berkelanjutan terhadap kegiatan di bidang PBK ilegal. Selain berpotensi merugikan masyarakat, kegiatan ilegal dapat merusak citra industri PBK dan menimbulkan persaingan dunia usaha yang tidak sehat. Jadi, diperlukan langkah untuk meminimalisasi promosi, iklan, dan penawaran entitas ilegal di bidang PBK," tegas Didid.

Bappebti berkomitmen untuk mendorong implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan kinerja ekspor Indonesia, di samping menjamin ketersediaan pasokan komoditas, khususnya bahan pangan dalam negeri.

"Saat ini adalah momentum yang baik untuk mendorong kinerja ekspor Indonesia. Integrasi SRG dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak. Petani dan pelaku usaha untung, pengelola gudang untung, dan perbankan juga untung. Dengan demikian, integrasi tersebut dapat mendorong kinerja perdagangan di Indonesia,” kata dia.

Didid mengungkapkan, beberapa komoditas berhasil diekspor melalui gudang SRG, seperti ikan dari gudang SRG Benoa Bali dan Probolinggo ke Korea dan Australia; beras organik dari gudang SRG Wonogiri ke Amerika Serikat, Prancis, Singapura dan Malaysia; kopi dari gudang SRG Aceh Tengah dan Subang ke Amerika Serikat, Mesir dan Lebanon; dan rumput laut dari gudang SRG Makassar ke Jepang, Italia, Tiongkok, Rusia, dan Jerman.

SRG adalah sistem penyimpanan komoditas di gudang SRG yang membantu petani dan pelaku usaha dalam melakukan tunda jual saat harga turun dan memperoleh alternatif pembiayaan dengan resi gudang yang diterbitkan sebagai agunan di bank. Selain itu, dalam SRG barang yang disimpan di gudang akan terjaga standar mutunya.

Melalui SRG, akan terpantau ketersediaan dan sebaran komoditas khususnya bahan pangan yang disimpan di gudang SRG. Hal ini dapat membantu pemerintah mengambil kebijakan yang diperlukan, seperti distribusi dari daerah surplus ke daerah minus. Saat ini, nilai resi gudang yang diterbitkan tercatat Rp788,4 miliar dengan pembiayaan sebesar Rp466,6 miliar periode Januari-- Oktober 2023.

Dia menjelaskan, terdapat 22 jenis komoditas dalam penyelenggaraan SRG berdasarkan Permendag Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang. Komoditas SRG tersebut meliputi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, dan kayu manis.

Kepala Bappebti mengajak pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ekosistem PLK. Langkah ini dilakukan untuk memfasilitasi terwujudnya PLK sebagai salah satu instrumen perdagangan berjangka komoditas yang akan mengangkat unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PLK merupakan pasar fisik komoditas yang terorganisasi bagi pelaku usaha untuk bertransaksi melalui sistem lelang. 

PLK akan mewujudkan perdagangan yang transparan, adil, akuntabel, dan stabilisasi harga. Selain itu, PLK juga dapat menjadi akses pasar untuk komoditas yang disimpan di gudang SRG.

"Salah satu indikator yang memengaruhi pengembangan dan pemanfaatan PLK adalah penguatan tataran regulasi. Ke depan, instrumen PLK sangat dibutuhkan untuk mendapatkan harga yang adil dan transparan bagi petani, nelayan, peternak dan masyarakat kecil serta menumbuhkan industri di dalam negeri. Untuk itu, perlu dipastikan mekanisme perdagangan berjalan kompetitif serta memberikan perlindungan masyarakat,” jelas Didid.

Adanya Peraturan Presiden No 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan PLK merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam melakukan penguatan kebijakan dan menjadi dasar pengembangan PLK.

"Kementerian Perdagangan diamanahkan untuk menyusun peraturan turunan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan PLK melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Permendag akan mengatur Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) dan substansi teknis implementasi PLK, sebagaimana tertuang dalam Perpres tersebut, dan saat ini sudah berproses,” ujar Didid.

Rancangan Permendag PLK akan mengatur beberapa hal. Pertama, pasar lelang spot dan forward yang melibatkan banyak penjual dan pembeli sebagai peserta lelang. Kedua, penyelenggara lelang komoditas harus mendapatkan izin dari Bappebti. Ketiga, Bappebti mengawasi pelaksanaan lelang komoditas di Indonesia.

Keempat, komoditas yang ditransaksikan melalui PLK harus memiliki standar mutu. Kelima, dalam mekanismenya, PLK akan diintegrasikan dengan SRG sebagai akses pasar komoditas yang disimpan di gudang SRG.

Keenam, komoditas yang ditransaksikan melalui PLK akan diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan berdasarkan masukan dari K/L, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Menurut Didid, nilai transaksi PLK pada Januari--Oktober 2023 mencapai Rp58,6 miliar. Transaksi PLK ini mencakup komoditas karet, kopi, beras, dan komoditi pertanian lainnya.

Bappebti menerapkan sistem penilaian berkala (rating) pialang berjangka komoditi setiap tiga bulan. Pada 15 Juli 2023 lalu, Bappebti telah mempublikasikan hasil penilaian berkala pialang berjangka komoditi pada periode Januari—April 2023 pada situs web Bappebti. Hal ini berkaitan dengan masih banyaknya permasalahan dan pengaduan terkait SPA.

Penilaian berkala pialang berjangka dilakukan berdasarkan pada tiga indikator/parameter, yaitu kinerja pialang berjangka, penilaian masyarakat, dan nilai pengurang. Data dalam penyusunan penilaian berkala bersumber dari pelaporan pialang berjangka ke Bappebti, meliputi laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan transaksi, dan penilaian implementasi Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). 

Upaya penanganan pengaduan dan penilaian nasabah juga menjadi pertimbangan dalam penilaian berkala pialang berjangka.

Dia bilang, penilaian berkala tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas, kinerja, dan motivasi para pialang berjangka komoditi dalam melakukan usaha di bidang PBK sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

"Penilaian berkala juga bertujuan agar masyarakat semakin percaya dan terlindungi dalam bertransaksi di bidang PBK melalui pialang berjangka dengan rating yang baik," tandasnya.