Ekonomi Global 2023 Melambat, Apa Dampaknya ke Indonesia?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Stabilitas Sistem Keuangan atau SSK untuk triwulan ketiga tahun 2023 tetap terjaga, di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global.

“Perkembangan ini didukung oleh kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien, atau berdaya tahan, serta merupakan hasil koordinasi dan Sinergi kssk yang akan terus diperkuat,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, Jumat (3/11/2023)

Sebagai informasi, KSSK terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertemu di dalam rapat berkala KSSK yang ke-4 tahun 2023 pada Senin, 30 Oktober 2023

“KSSK berkomitmen untuk terus melanjutkan penguatan koordinasi dan sinergi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan dari resiko global ke depan; termasuk rambatan pada perekonomian dan sektor keuangan domestik,” tutur Menkeu.

Sri Mulyani kembali menyoroti kinerja ekonomi global yang melambat dengan adanya ketidakpastian yang meningkat, juga disertai divergensi atau perbedaan dari pertumbuhan antar negara yang semakin melebar.

Proyeksi IMF

Menkeu mengutip proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global di sisa tahun 2023 akan mencapai 3 persen, kemudian melambat menjadi 2,9 persen pada tahun 2024 mendatang.

Adapun ekonomi Amerika Serikat di tahun 2023 yang masih menunjukkan pertumbuhan kuat ditopang dengan konsumsi rumah tangga dan sektor jasa

Sementara itu perekonomian Tiongkok menunjukkan perlambatan, dipengaruhi oleh perlemahan konsumsi dan krisis di sektor properti.

“Tekanan inflasi diperkirakan masih tinggi. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan akibat eskalasi konflik geopolitik, terjadinya fragmentasi ekonomi, dan terjadinya fenomena El Nino,” imbuh Sri Mulyani.

2 dari 3 halaman

Sri Mulyani Bocorkan Rincian 3 Paket Kebijakan Atasi Dampak El Nino

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan sejumlah manfaat yang akan dirasakan baik oleh Indonesia maupun OECD, jika Indonesia resmi menjadi anggota OECD.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah akan meluncurkan paket kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk memitigasi dampak kemarau panjang akibat El Nino.

“Terjadinya El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi. Maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos,” kata Sri Mulyani dikutip dari Antara, Jumat (27/10/2023).

Selain El Nino, paket kebijakan APBN juga ditujukan untuk memitigasi dampak gejolak ekonomi global serta perlambatan ekonomi China. Menkeu menyebut tingginya suku bunga di negara maju dan melemahnya outlook perekonomian global menimbulkan dampak yang sangat terasa di dalam perekonomian dan masyarakat.

Paket kebijakan tersebut terdiri dari tiga paket. Pertama, paket penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi.

Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat sebesar 10 kg selama bulan Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun.

Sedangkan BLT akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan selama November-Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.

3 dari 3 halaman

Peran UMKM

Paket kebijakan kedua ditujukan untuk mengoptimalkan peran UMKM melalui percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menkeu menargetkan KUR pada tahun ini dapat mencapai Rp297 triliun.

Adapun paket kebijakan ketiga, yaitu penguatan sektor perumahan untuk mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan dan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah.

Bentuk kebijakannya yaitu pemberian PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) untuk penjualan rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar. Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pemerintah juga memberi Bantuan Biaya Administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp 4 juta per rumah.

Terakhir, dukungan juga diberikan pada penambahan target bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) untuk masyarakat miskin sebanyak 1.800 rumah.

“Berbagai langkah-langkah ini yang kita lakukan untuk terutama sektor konstruksi, tapi juga di bantalan bantalan sosial, kami berharap bisa membuat perekonomian kita bertahan dari guncangan ketidakpastian global,” ujar Sri Mulyani.