Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk segera melunasi utang kepada Perum Bulog. Utang pemerintah Bulog ini sebesar Rp 16 triliun untuk pengadaan beras impor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Perum Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp 7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp 8,4 triliun dan biaya distribusi Rp2,8 triliun.
Baca Juga
"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp 16 triliun," kata Airlangga dikutip dari Antara, Senin (6/11/2023).Â
Advertisement
Airlangga mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga telah menyetujui bantuan pangan tahun depan yang akan diberikan dari Januari sampai Juni 2024.
Pemerintah memutuskan bantuan sosial berupa beras sebesar 10 kilogram yang diberikan sejak 2020 saat pandemi COVID-19 itu tetap disalurkan hingga tahun 2024.
Pemerintah mengalokasikan bantuan beras 10 kilogram untuk 22.004.077 penerima manfaat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian sebanyak 1.446.809 untuk keluarga rawan stunting (KRS) pada 2024.
"Untuk bantuan stunting untuk 1.446.809 KRS dari data BKKBN bantuan stunting sebesar Rp446,242 miliar per kuartalnya. Jadi totalnya Rp892 miliar di semester pertama tahun depan," kata Airlangga.
Airlangga menjelaskan saat ini stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 1.442.945 ton per 2 November 2023 dengan realisasi penyaluran bantuan pangan sebesar 94,95 persen pada bulan September dan 94,89 persen bulan Oktober, serta 18,45 persen bulan November 2023.
Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pemerintah masih memiliki utang kepada sebesar Rp2,6 triliun yang belum dibayar sejak 2020.
Sementara itu, utang Bulog ke bank-bank Himbara sebesar Rp 7 triliun. Utang itu terkait dengan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).
Tekan Harga Beras, Jokowi Perintahkan Bulog Segera Gelar Operasi Pasar
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Budi Waseso untuk melakukan operasi pasar agar harga beras di pasaran menjadi stabil. Operasi pasar tersebut juga harus dilakukan di semua tempat, mulai dari retail hingga grosir.
"Saya sudah perintah kepada Kepala Bulog untuk mengoperasi pasar tidak hanya di retail, tidak hanya di grosir Cipinang, semuanya. Minta berapapun beri, tapi bayar," tegas Jokowi usai meninjau Gudang Bulog Purwosari, Karawang, Jawa Barat, Kamis (14/9/2023).
Menurut dia, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Johar Karawang, masih dalam kondisi yang stabil. Hanya saja, Jokowi mengakui harga beras di pasar tersebut masih tinggi.
"Tadi kita cek semuanya baik, hanya satu (yaitu) beras yang belum turun," ujarnya.
Â
Advertisement
Bantuan Pangan Beras
Di sisi lain, Jokowi menyampaikan pemerintah akan memberikan bantuan pangan beras kepada 21,3 juta keluarga penerima. Bantuan akan diberikan mulai September-November sebanyak 10 kilogram setiap bulannya.
"Kita berikan pada 21,3 juta keluarga penerima sehingga setiap bulan akan keluar dari gudang Bulog kira-kira 210 ribu ton ke masyarakat. Karena jumlahnya 21,3 juta keluarga penerima," jelas Jokowi.
Sementara itu, Halid Hamzah, salah seorang pedagang beras di Pasar Johar, juga mengatakan bahwa saat ini harga beras sedang mengalami kenaikan. Menurut dia, harga beras rata-rata mengalami kenaikan hingga Rp2.000 per kilo.
"Kenaikannya itu per kilo rata-rata hampir 2 ribu sih, yang mulanya paling murah itu 10 ribu ke 12 ribu ke 12,5 (ribu). Ada pelonjakan 2 ribu per kilo," ucap Halid.
Â