Kepala PPATK: Indonesia Malu Kalau Tak Jadi Anggota FATF

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota ke-40 Financial Action Task Force (FATF).

“Dari hasil perundingan di Paris akhir Oktober kemarin, Alhamdulillah Indonesia diterima secara aklamasi sebagai anggota ke-40 Financial Action Task Force (FATF),” kata Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan pada Senin (6/11/2023).

Jokowi menyampaikan, ia berharap keanggotaan ini akan menjadi langkah awal menuju rezim pemberantasan pencucian uang di Tanah Air.

“Kita harapkan ini akan menjadi langkah awal menuju tata kelola rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia, yang lebih baik,” tuturnya.

Presiden menyampaikan, keanggotaan ini penting untuk meningkatkan perpekstif positif terhadap sistem keuangan di Indonesia, yang akhirnya juga akan berdampak pada kepercayaan bisnis dan investasi.

“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Komite Koordinasi Nasional Pencegah dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta pemangku kepentingan kunci lainnya atas kerja keras dan komitmennya sehingga hal ini bisa terwujud,” ucap Jokowi.

Menurut laman resminya, Financial Action Task Force (FATF) merupakan organisasi pengawas pencucian uang dan pendanaan teroris global.

“(Organisasi) ini menetapkan standar internasional yang bertujuan untuk mencegah aktivitas ilegal dan dampak buruknya terhadap masyarakat,” tulis FATF di laman resminya. 

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana yang juga menjadi Head of Delegation Indonesia untuk FATF memimpin delegasi Indonesia menghadiri kegiatan FATF Working Group and Plenary pada tanggal 19 – 23 Juni 2023, di Paris Prancis.

Delegasi yang berangkat antara lain perwakilan Kementerian dan Lembaga seperti Kemenkopolhukam, PPATK, OJK, Bank Indonesia, KLHK, Polri, BNN, Kejaksaan Agung, KPK, dan BKF Kemenkeu.

Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK Natsir Kongah mengatakan, Indonesia telah menghasilkan capaian yang signifikan terhadap pemenuhan sebagian besar Action Plan untuk Immediate Outcome (IO) 3 terkait pengawasan, IO 8 terkait penyitaan dan perampasan aset dan IO 11 terkait Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

"Indonesia juga telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan seluruh Action Plan sesuai timeline yang ditentukan," kata dia kepada wartawan, Minggu (25/6/2023).

Selanjutnya, pembahasan keanggotaan Indonesia dilakukan secara closed session pada FATF Plenary tanggal 21 Juni 2023. Pembahasan diawali dengan penjelasan oleh Contact Group mengenai proses perumusan Action Plan Indonesia dan hasil reviuw terhadap capaian yang dihasilkan oleh Indonesia.

Delegasi Indonesia diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan sebelum acara sesi penutupan dimulai. Setelah itu, anggota FATF memberikan komentarnya terhadap capaian Action Plan yang dibuat Indonesia dan diketahui bahwa terdapat 20 anggota FATF yang memberikan dukungan dan pengakuan capaian signifikan Action Plan Indonesia dan 18 anggota FATF lainnya abstain.

Setelah pembahasan dalam sesi closed session Plenary FATF selesai, diperoleh informasi bahwa sebagian besar negara menyetujui namun sebagian kecil lainnya masih mempertanyakan beberapa kebijakan terkait dengan APU-Pencegahan Pendanaan Terorisme Indonesia.

Berdasarkan hasil penjaringan informasi, defisiensi yang diidentifikasi oleh anggota FATF yaitu pada IO 11 khususnya pada aspek kepatuhan teknis Indonesia dimana amandemen Peraturan Bersama terkait Pendanaan Proliferasi dinilai masih belum secara penuh memenuhi standar FATF khususnya pada Rekomendasi 7.

Defisiensi tersebut juga diakui oleh Contact Group dan Sekretariat FATF pada pertemuan tanggal 20 Juni 2023.

Dikarenakan tidak ada konsensus dari anggota FATF mengenai hasil pembahasan keanggotaan Indonesia, maka Indonesia akan melanjutkan pemenuhan dan pelaporan capaian Action Plan dan pembahasan keanggotaan Indonesia kembali akan dilakukan pada FATF Plenary Oktober 2023.