Sukses

Banyak Petani Tak Dapat Pupuk Subsidi, Ternyata Ini Biang Keroknya

Kementan menggandeng Kementerian BUMN termasuk Pupuk Indonesia untuk memperbaiki data penerima pupuk subsidi.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman buka-bukaan penyebab banyak petani tak bisa mengakses pupuk subsidi. Dia melihat ada masalah pada pendataan dari penerima pupuk, termasuk pemegang Kartu Tani.

Diketahui, salah satu syarat agar petani bisa mendapatkan pupuk subsidi adalah dengan memiliki kartu tani. Namun, Mentan Amran menilai, ada ketidaksesuaian data penerimanya.

"Kemarin kami dari lapangan, (stok) pupuk ada 1 juta (ton), tapi di sisi lain petani berteriak. Artinya, ada yang miss, ada yang tidak sinkron, aku turun, pastikan gimana ini, aku dari Sulawesi, turun cek apa masalahnya? Ternyata kartu Tani ini tidak semua orang menggunakan," ujarnya di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Dia mengatakan, ada 16 persen dari total data calon penerima pupuk subsidi yang tak memiliki Kartu Tani. Dia pun segera menyusun regulasi untuk memperbaiki data tersebut. Diketahui, ada sekitar 17 juta petani sebagai calon penerima pupuk subsidi.

"Aku cek beberapa persen, 16 persen. Ini yang kita carikan solusi, solusinya dalam waktu dekat satu atau dua minggu, kita buatkan regulasi," tegasnya.

Dalam pembaruan data ini, pihaknya menggandeng Kementerian BUMN yang dalam hal ini dihadiri oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko. Termasuk diikuti oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

Mentan Amran membuka kemungkinan adanya penyederhanaan aturan yang memungkinkan petani mendapat pupuk subsidi selain pemegang kartu tani.

"Karena masalahnya sekarang ada petani kita tidak mampu mengakses dengan kartu tani, sehingga kita buat regulasi nantinya petani yang tidak memiliki kartu tani bisa langsung mengakses," paparnya.

 

2 dari 4 halaman

Pastikan Kebutuhan Petani Terpenuhi

Pada kesempatan yang sama, Wamen Tiko mengatakan pihaknya akan memastikan kebutuhan petani terpenuhi. Utamanya untuk pupuk subsidi yang disebar oleh Pupuk Indonesia Holding Company.

Ini jadi hasil diskusi yang sudah digelar antara dia bersama Mentan Amran dan Dirut Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

"Intinya kita kerja sama ke depan untuk memastikan bahwa kebutuhan petani terpenuhi di sisi pupuk, di sisi bibit, dan sebagainya, dan memastikan juga bahwa produksi pertanian ke depan bisa meningkat," katanya.

 

3 dari 4 halaman

Harapan Petani

Diberitakan sebelumnya, Masalah kartu tani menjadi perhatian petani dalam forum Musyawarah Reboan warga di Grobogan Jawa Tengah. Kabupaten Grobogan yang sebagian besar profesi masyarakatnya adalah petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.

"Warga heran mengapa justru dengan adanya program kartu tani membuat akses mereka terhadap pupuk subsidi menjadi sulit. Nampaknya masalah program kartu tani ini menjadi masalah umum bagi petani di Jawa Tengah," ujar wasekjen Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) Azmi Majid, Selasa (31/10/2023)

Hal serupa juga dialami petani di Tasikmalaya Jawa Barat. Kartu Tani yang dimiliki petani ternyata tidak otomatis membuat pupuk bersubsidi mudah didapatkan. Kesulitan mendapatkan pupuk, mahalnya harga pupuk dan masalah status sawah menjadi kendala utama.

Pegiat DPP SKI Solihin Nurodin mengatakan, warga yang mengikuti Musyawarah Reboan rata-rata mengeluhkan hal tersebut.

"Misalnya begini. Untuk memanfaatkan pupuk bersubsidi, maka petani wajib menggunakan kartu tani. Namun meski memilikinya, jika ia tidak mempunyai sawah maka petani tersebut tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi," ujarnya.

 

4 dari 4 halaman

Syarat Penerima

Sementara itu, di wilayah tersebut jumlah petani penggarap yang tidak memiliki sawah cukup banyak. "Jadi saat di cek oleh petugas dan petani itu bukan pemilik sawah, maka ia tidak bisa mendapatkan benefit (pupuk bersubsidi), meski memiliki kartu tani," jelasnya.

Ia melanjutkan, pupuk bersubsidi hanya dapat disalurkan untuk area persawahan, sedangkan wilayah kebun tidak mendapatkannya."Jika di kebun petani menanam bukan padi, tapi palawija, maka tidak akan mendapatkan pupuk bersubsidi."

Solihin mengatakan, di wilayah Jawa Barat bagian Selatan banyak masyarakat yang mencari nafkahnya melalui berkebun, bukan menanam padi.

"Diwilayah itu masyarakat banyak menanam singkong, cabai dan palawija lainnya. Dan ini membutuhkan pupuk, namun petani tidak dapat mengaksesnya," tutupnya.